- Pemerintah berencana mengalihkan status PPPK dan PPPK Paruh Waktu di daerah menjadi Pegawai Pemerintah Pusat guna memberikan kepastian status kepegawaian.
- Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengapresiasi kebijakan tersebut dan optimistis kapasitas fiskal APBN memadai untuk menopang pembiayaan ASN serta mendorong perekonomian daerah.
- Pemerintah daerah diimbau berkomitmen menghentikan perekrutan pegawai honorer baru demi menjaga ketertiban tata kelola kepegawaian nasional.
PADANG,NUSATIME-Kabar baik menghampiri para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah. Pemerintah berencana mengalihkan status mereka menjadi Pegawai Pemerintah Pusat, sebuah langkah strategis yang disambut hangat oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin.
Sultan menilai kebijakan ini sebagai angin segar, khususnya bagi para kepala daerah serta abdi negara non-PNS di sektor pendidikan dan kesehatan yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat.
“Kami mengapresiasi kebijaksanaan Pemerintah dan pimpinan DPR RI yang terus memberikan atensi khusus pada nasib para PPPK dan PPPK Paruh Waktu. Kita berharap kabar baik ini akan meningkatkan semangat pengabdian saudara-saudara kita para Guru dan Nakes non-PNS di daerah,” ujar Sultan di Gedung Senayan, Jakarta.
Mantan aktivis KNPI tersebut menegaskan bahwa kepastian status sebagai ASN Pemerintah Pusat merupakan bentuk penghargaan negara yang adil. Langkah ini mencerminkan fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berorientasi pada prinsip keadilan dan pemerataan.
Selain memperjelas status kepegawaian, kebijakan ini diyakini bakal mendorong peningkatan daya beli masyarakat dan menggairahkan perekonomian di tingkat daerah. Sultan optimistis bahwa postur APBN yang mencapai Rp4.000 triliun memberikan ruang fiskal yang sangat memadai bagi Pemerintah Pusat untuk membiayai para ASN tersebut.
Meski demikian, Sultan menekankan pentingnya komitmen dari pemerintah daerah untuk tidak lagi melakukan perekrutan pegawai honorer baru. Hal ini krusial agar tata kelola kepegawaian nasional tetap tertata rapi seiring dengan upaya pemerintah memperkuat kualitas pelayanan publik secara merata di seluruh Indonesia. (**)
Tinggalkan Balasan