- Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang menyoroti lonjakan belanja modal sebesar 137,9 persen menjadi Rp525,62 miliar dalam R-APBD 2026 yang dialokasikan untuk rekonstruksi infrastruktur dasar dan mitigasi bencana.
- Fraksi Gerindra mendesak adanya pengawasan ketat guna mencegah penggelembungan anggaran dan meminta alokasi tambahan tersebut diprioritaskan untuk infrastruktur tahan gempa, jaring pengaman sosial, serta layanan kesehatan gratis.
- Fraksi Gerindra mengkritik pemangkasan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Rp8,31 miliar menjadi Rp5,01 miliar yang dinilai berisiko tinggi di tengah ketidakpastian situasi pascabencana.
Padang-Fraksi Partai Gerindra Kota Padang mencatat adanya lonjakan belanja modal dari 220,93 miliar Rupiah menjadi 525,62 miliar Rupiah, naik sebesar 137,9%.
Demikin disampaikan Juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang Rachmad Wijaya di rapat paripurna Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap R-APBD tahun anggaran 2026 di ruang sidang utama DPRD Kota Padang, Jumat, 17 Juli 2026.
Dikatakannya, peningkatan ini sejalan dengan kebutuhan rekonstruksi infrastruktur dasar dan mitigasi bencana. Peningkatan ini positif, asalkan disertai pengawasan ketat untuk mencegah mark-up atau menggelembungan anggaran pada proyek-proyek fisik yang tidak memiliki efek pengganda yang jelas bagi masyarakat yang terdampak.
Menurutnya, merujuk pada orientasi belanja yang berfokus pada manajemen pra-bencana/pasca-bencana dan layanan publik, Fraksi Partai Gerindra menekankan bahwa alokasi tambahan tersebut harus benar-benar menyentuh sektor-sektor penting, yaitu:
a. Infrastruktur Dasar & Mitigasi Bencana: dalam bentuk, percepatan normalisasi sungai, perbaikan drainase, dan penguatan infrastruktur tahan gempa sebagai prioritas belanja modal.
b. Perlindungan Sosial & Kesehatan: dalam bentuk penguatan jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak inflasi dan penyediaan akses ke layanan kesehatan berkualitas dan gratis.
Belanja Tidak Terduga (BTT)
Fraksi Gerindra meyakini bahwa pengurangan Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dari 8,31 miliar rupiah menjadi 5,01 miliar rupiah di tengah ketidakpastian pasca-bencana merupakan langkah berisiko. (*)
Tinggalkan Balasan