Jakarta – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mulai mematangkan persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 melalui rapat koordinasi bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Kejaksaan Agung, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan PON berlangsung efektif, efisien, akuntabel, serta tetap berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional.
Rapat koordinasi dipimpin Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (1/7), serta dihadiri Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Narendra Jatna, dan Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan BPKP, Susilo Widhyantoro.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut setelah ditetapkannya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan DKI Jakarta sebagai tuan rumah PON XXII Tahun 2028.
Pembahasan difokuskan pada sinkronisasi persiapan, pemetaan kesiapan venue, hingga skema pendanaan agar pelaksanaan pesta olahraga nasional itu berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Menpora Erick Thohir menegaskan koordinasi lintas kementerian dan lembaga perlu dilakukan sejak awal agar setiap tahapan persiapan dapat berjalan optimal.
“PON 2028 semakin dekat. Hari ini kami bersama-sama melakukan konsolidasi untuk menyinkronkan langkah dan memetakan kesiapan venue maupun pendanaan di daerah. Dengan demikian, pemerintah pusat dapat menentukan tindak lanjut yang paling tepat dalam mendukung penyelenggaraan PON,” ujar Erick.
Ia menegaskan Kemenpora bersama KONI memiliki komitmen yang sama untuk memastikan penyelenggaraan PON tidak hanya sukses secara administratif, tetapi juga mampu mendukung pembinaan atlet nasional.
“Kami akan terus mengawal persiapan PON bersama KONI. Yang terpenting, atlet tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kemenpora, KONI, induk cabang olahraga, maupun pemerintah daerah memiliki peran yang sama dalam menyukseskan PON XXII 2028. Perlu diingat tujuan akhir kita adalah memperkuat pembinaan olahraga nasional, meningkatkan prestasi, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah penyelenggara,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menyatakan pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan KONI Provinsi NTT dan NTB sejak penetapan tuan rumah untuk memetakan kesiapan venue dan cabang olahraga yang akan dipertandingkan.
“Sejak penetapan tuan rumah PON XXII, KONI Pusat bersama KONI daerah terus melakukan koordinasi terkait kesiapan venue dan cabang olahraga yang akan dipertandingkan,” ujar Marciano.
Menurutnya, selain mempertandingkan cabang olahraga prioritas yang menjadi bagian dari Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games, tuan rumah juga diberi kesempatan mengusulkan cabang olahraga unggulan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, Kejaksaan Agung melalui JAMDATUN dan BPKP menyatakan siap memberikan pendampingan kepada Kemenpora dan seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pengelolaan anggaran. Pendampingan ini diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan PON XXII yang transparan, efisien, dan menjadi contoh tata kelola ajang olahraga nasional di masa mendatang.
Tinggalkan Balasan