NUSATIME.ID – Roy Suryo tetap mempertanyakan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), meskipun dokumen pendidikan tersebut telah diperlihatkan langsung dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).
Roy yang berstatus sebagai terdakwa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu itu mengaku melihat sejumlah perbedaan antara dokumen yang ditampilkan di persidangan dengan ijazah yang pernah diperlihatkan dalam gelar perkara khusus pada 15 Desember 2025.
Ia menyebut pengamatannya didasarkan pada pengalamannya di bidang fotografi dan percetakan sejak masih duduk di bangku SMP.
“Ya pertama-tama, saya tadi tertawa dan langsung menyampaikan dengan kata-kata palsu. Kenapa? Saya sangat sependapat dengan Mas Refly (soal beda ijazah yang ditunjukkan saat gelar perkara). Penglihatan saya adalah penglihatan seorang fotografer yang sudah sejak SMP itu mencetak. Nanti ada pertanyaan kunci saya ke Jokowi,” kata Roy saat jeda sidang.
Roy Persoalkan Kondisi Fisik Ijazah
Salah satu hal yang dipersoalkan Roy adalah kondisi fisik ijazah yang diperlihatkan Jokowi di ruang sidang.
Menurutnya, dokumen tersebut berbeda dengan ijazah yang pernah dilihatnya pada 15 Desember 2025.
Roy mengklaim dokumen sebelumnya terlihat lebih rapi, sementara ijazah yang ditampilkan dalam persidangan memiliki kerusakan dan lubang di bagian bawah.
“Memang ijazah itu berbeda dengan ijazah tanggal 15 Desember. 15 Desember itu ijazahnya rapi, tidak ada rusak di bawah, tidak ada apa, lubang-lubang di bawah. Itu tadi jelas betul ijazahnya berbeda. Dan saya sudah memegang ijazah itu,” jelasnya.
Roy juga mempertanyakan keberadaan emboss atau cetakan timbul yang menurutnya tidak terlihat pada dokumen tersebut.
“Yang dikatakan ada emboss, ada nggak? Nggak ada,” ucap Roy.
Watermark dan Foto Ikut Dipersoalkan
Selain kondisi fisik, Roy menyoroti watermark atau tanda air pada ijazah. Ia menilai tanda tersebut memiliki perbedaan dibandingkan dokumen yang pernah diperlihatkan sebelumnya.
Roy menyebut watermark pada ijazah yang dilihatnya pada 15 Desember 2025 tampak lebih jelas. Sementara itu, menurut pengamatannya, tanda air pada dokumen yang ditampilkan dalam persidangan memiliki tampilan berbeda.
“Tapi kalau watermark-nya memang diupayakan, tapi watermark-nya pun berbeda. Dengan tanggal 15, 15 Desember itu watermark-nya jelas banget, kelihatan di-print ulang. Yang ini tidak,” katanya.
Ia juga menyebut akan memeriksa kembali sejumlah berkas yang menurutnya memiliki kualitas foto serupa dengan dokumen yang pernah dilihat pada gelar perkara sebelumnya.
Jokowi Minta Tuduhan Dibuktikan
Di sisi lain, Jokowi memberikan tanggapan mengenai tuduhan yang diarahkan kepadanya. Saat ditanya kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, apakah pernah memperlihatkan ijazah fisik secara langsung kepada Roy di luar persidangan, Jokowi menjawab tidak.
Jokowi beralasan pihak yang menyampaikan tuduhan harus membuktikan tuduhan tersebut.
“Tidak, Yang Mulia. Karena dimulai dari tuduhan. Mestinya, yang menuduh itu yang membuktikan,” kata Jokowi dalam persidangan.
Jokowi juga menyatakan keberatan apabila ijazahnya kembali dibawa untuk diperiksa di laboratorium forensik. Ia menyebut dokumen tersebut telah menjalani pemeriksaan di laboratorium forensik milik Polri dan merupakan dokumen pribadinya.
“Saya keberatan, Yang Mulia. Karena ijazah saya sudah diuji di Labfor, Lab Forensik milik Polri. Ini adalah, sekarang ini ijazah itu adalah dokumen pribadi saya. Jadi, saya merasa keberatan kalau ijazah itu ditenteng-tenteng ke mana-mana,” jelasnya.
Roy Suryo Berstatus Terdakwa
Roy Suryo menghadapi proses hukum atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi berkaitan dengan tudingan mengenai ijazah palsu.
Jaksa mendakwa Roy menggunakan sejumlah ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Perkara tersebut masih menjadi proses hukum yang harus diuji melalui persidangan. Pernyataan Roy mengenai keaslian dokumen merupakan klaim dari pihak terdakwa, sementara tanggapan Jokowi juga telah disampaikan di hadapan majelis hakim.
Tinggalkan Balasan