PADANG PARIAMAN, NUSATIME.ID — Memasuki usia satu abad, Institut Nasional Sjafei (INS) Kayutanam, Sumatera Barat, dihadapkan pada ujian relevansi, bagaimana menerjemahkan kembali sistem pendidikan kerja (arbeidsschoole) warisan Engku Mohammad Sjafei di tengah gempuran sistem pendidikan modern yang kerap terjebak dalam standardisasi birokratis.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam Seminar Nasional 100 Tahun INS Kayutanam di Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (31/10/2026), secara terbuka mengkritik kultur penyeragaman dalam dunia pendidikan saat ini. Ia mendesak agar institusi pendidikan kembali pada khitah memerdekakan potensi unik setiap peserta didik.
“Pendidikan hakikatnya bukan menyeragamkan kemampuan anak didik, melainkan memfasilitasi, merangsang, dan melindungi potensi unik yang mereka miliki. Guru berperan sebagai stimulator agar keunggulan setiap individu itu tumbuh secara optimal,” ujar Mahyeldi di hadapan para akademisi, praktisi pendidikan, dan alumni.
Kritik terhadap penyeragaman ini menemukan akarnya pada sejarah pendirian INS Kayutanam. Ketua Pembina Yayasan INS Kayutanam, Fasli Jalal, menegaskan bahwa model pendidikan yang digagas Engku Mohammad Sjafei—yang seirama dengan filosofi Ki Hajar Dewantara—menempatkan kemerdekaan berpikir dan keterampilan praktis sebagai fondasi utama kemandirian bangsa.
Namun, tantangan terbesar bagi INS Kayutanam saat ini bukan lagi sekadar merawat romantisme sejarah. Pertanyaan mendasarnya: sejauh mana model pendidikan otonom dan berbasis kebudayaan lokal ini mampu diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan formal nasional yang kaku dan berorientasi pada ujian administratif?
Fasli menilai, revitalisasi pemikiran Engku Mohammad Sjafei menuntut sinergi lintas sektor yang konkret, termasuk menyatukan kembali energi kaum intelektual di ranah dan perantauan.
“Semangat memerdekakan manusia melalui pendidikan yang membumi harus direvitalisasi agar INS Kayutanam tidak sekadar menjadi monumen sejarah, melainkan laboratorium gagasan yang adaptif terhadap dinamika global,” kata Fasli.
Peringatan satu abad ini menjadi pertaruhan bagi para pemangku kepentingan di Sumbar. Publik kini menagih bukti nyata: apakah momentum ini akan berhenti sebagai agenda seremonial belaka, atau benar-benar menjadi titik balik (turning point) reformasi kebijakan pendidikan daerah yang berpihak pada kemandirian anak bangsa? (**)
Tinggalkan Balasan