Siapa Aktor di Balik Pekerjaan Tes Minat Bakat Siswa dengan Anggaran Rp10,3 Miliar?

Oleh : DPN GENTA INDONESIA

PADANG, NUSATIME.ID — DPN GENTA INDONESIA ( Gerakan Nasional Transparansi Anggaran Indonesia ) akan membentuk Tim Investigasi Khusus untuk menelusuri pengadaan tes minat bakat siswa pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2025. Langkah itu menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai kelebihan pembayaran Rp428.744.578,16. Dalam salah satu paket, dua jenis tes beserta laporan hasilnya dibayar lunas meski tidak dikerjakan.

Ketua Umum DPN GENTA INDONESIA, Drs. H. Marlis, MM, C.Med., menyampaikan bahwa organisasinya menaruh kecurigaan serius terhadap proses pekerjaan tersebut, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan dan pembayaran. Menurut Marlis, penelusuran perlu dimulai dari dokumen usulan pertama untuk mengetahui siapa yang menggagas kegiatan, bagaimana sekolah sasaran ditentukan, dan atas pertimbangan apa kedua rekanan dipilih.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, delapan paket yang diperiksa secara uji petik memiliki nilai kontrak Rp10.391.508.000. Dari jumlah tersebut, PT TKI memperoleh tujuh paket dengan total nilai kontrak Rp9.377.613.000, sedangkan CV NFB memperoleh satu paket senilai Rp1.013.895.000. Seluruh paket dipesan melalui katalog elektronik, diserahterimakan, dan dibayar penuh.

Dua Tes Tak Dikerjakan, Pembayaran Tetap Lunas

Pada paket CV NFB yang mencakup 2.743 siswa, berita acara serah terima ditandatangani pada 13 November 2025. Dinas Pendidikan membayar lunas pekerjaan tersebut pada 26 November 2025. Namun, dalam keterangannya kepada pemeriksa pada 6 Mei 2026, penyedia mengakui bahwa Tes Potensi Kecerdasan dan Tes Kepribadian beserta laporan hasil keduanya tidak dikerjakan. BPK menghitung kelebihan pembayaran sebesar Rp195.289.078,16.

Bagaimana kekurangan itu lolos saat serah terima? Menurut keterangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dicatat BPK, pemeriksaan bertumpu pada jumlah siswa yang mengikuti tes. Setelah jumlah peserta dinilai sesuai, PPK menerima hasil pekerjaan dan menyetujui pembayaran. Padahal, daftar peserta saja belum cukup untuk memastikan setiap siswa telah menjalani seluruh tes dan menerima laporan yang diperjanjikan.

Pada pekerjaan PT TKI, persoalan muncul dalam perhitungan biaya server dan akun sekolah. Dari pembayaran biaya server sebesar Rp268.200.000 untuk 26.820 peserta, BPK menyatakan Rp180.097.500 tidak dapat dibuktikan sebagai pengeluaran yang sah. Jumlah peserta juga dijadikan dasar penagihan 26.820 akun sekolah. Setelah melakukan konfirmasi kepada 127 sekolah, BPK mencatat hanya 141 akun sekolah yang terkonfirmasi. Selisih 26.679 akun tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Rp53.358.000.

Siapa Pengusul dan Bagaimana Rekanan Dipilih?

Marlis meminta Dinas Pendidikan membuka riwayat pengusulan setiap paket. Apakah program ini berawal dari permintaan tertulis sekolah, kajian Dinas Pendidikan, atau usulan anggota DPRD Sumbar melalui pokok-pokok pikiran (pokir)? Jika berasal dari pokir, siapa pengusulnya dan sekolah mana yang menyampaikan aspirasi tersebut? Tanggal dokumen penting untuk menjawab apakah kebutuhan sekolah sudah dihimpun sebelum jenis tes, wilayah sasaran, dan anggaran ditetapkan.

Pemilihan rekanan juga akan menjadi perhatian tim. GENTA mempertanyakan dasar pembagian wilayah, penyedia yang dijadikan pembanding, hasil negosiasi harga, serta pertimbangan pemberian tujuh dari delapan paket kepada PT TKI. Salah satu keputusan yang perlu dijelaskan ialah siapa yang menyetujui penggunaan jumlah murid sebagai dasar pembayaran akun sekolah dan mengapa perhitungan itu lolos saat tagihan diperiksa.

GENTA juga akan menelusuri siapa pemilik, pengendali, dan pemilik manfaat PT TKI serta CV NFB ketika kontrak berlangsung. Apakah terdapat hubungan kepentingan yang memengaruhi pengusulan, pemilihan penyedia, atau persetujuan pembayaran? Halaman LHP yang ditelaah belum menunjukkan bukti intervensi anggota DPRD, aparat penegak hukum, atau pejabat tertentu dalam pengadaan tersebut.

Menurut Marlis, sekolah dan siswa perlu diberi ruang untuk menjelaskan manfaat yang mereka rasakan. Berapa siswa menerima laporan individual dan memperoleh pendampingan untuk memilih mata pelajaran, studi lanjut, atau karier? Bagaimana guru bimbingan dan konseling menggunakan hasilnya? Dinas Pendidikan juga diminta menjelaskan keputusan atau program apa yang disusun berdasarkan hasil pemetaan tersebut.

Status Pengembalian Dana dan Pesan untuk Dinas Pendidikan

LHP mencatat PT TKI telah menyetorkan seluruh kelebihan pembayaran yang menjadi bagiannya, yakni Rp233.455.500, ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada 20 Mei 2026. Untuk CV NFB, BPK merekomendasikan agar kelebihan pembayaran Rp195.289.078,16 diproses dan disetorkan ke RKUD. Halaman LHP yang ditelaah belum memuat bukti setoran CV NFB. GENTA meminta Dinas Pendidikan dan Inspektorat Sumbar menjelaskan status terakhir pengembalian tersebut serta perbaikan prosedur pemeriksaan sebelum pembayaran. Dalam tanggapan yang tercantum di LHP, Kepala Dinas Pendidikan menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti rekomendasinya.

Marlis mengajak jajaran Dinas Pendidikan Sumbar lebih selektif sejak sebuah program masih berupa usulan, terutama jika menyangkut pengadaan barang dan jasa. Kepala sekolah dan guru perlu diberi ruang untuk menyampaikan kebutuhan siswa, termasuk menyatakan jika suatu kegiatan kurang relevan. Sebelum kontrak ditandatangani, Dinas perlu menetapkan layanan yang wajib diterima setiap siswa dan memberi sekolah kesempatan untuk mengonfirmasi kelengkapannya sebelum pembayaran disetujui.

GENTA menyatakan dukungan kepada aparatur pendidikan yang berani menolak tekanan atau titipan penyedia, baik dari oknum anggota DPRD, oknum aparat penegak hukum, pejabat yang memiliki pengaruh, maupun pihak lain. Jika muncul indikasi anggaran pendidikan hendak dijadikan “bancakan”, Marlis meminta agar tekanan tersebut didokumentasikan dan dilaporkan melalui jalur pengawasan. Aparatur yang menjaga independensi dalam mengambil keputusan pengadaan layak mendapat dukungan dari pimpinan daerah.

Tim Investigasi Khusus yang akan dibentuk GENTA akan mencocokkan dokumen usulan, riwayat pemilihan penyedia, surat pesanan, dan berita acara serah terima dengan layanan yang diterima sekolah. Apabila ditemukan bukti yang mengindikasikan kecurangan, korupsi, kolusi, nepotisme, atau konflik kepentingan, DPN GENTA INDONESIA akan melaporkan hasil investigasi beserta dokumen pendukung kepada pihak yang berwenang.