- Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara nasional, termasuk tiga dapur di Kota Padang, Sumatera Barat, dalam rangka evaluasi standar dan efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Sumbar menindaklanjuti penangguhan tiga dapur di Padang dengan mengevaluasi fasilitas dan kesiapan teknis sesuai regulasi terbaru.
- Sumatera Barat saat ini baru mengoperasikan 300 hingga 400 dapur SPPG dari target ideal 600–640 unit, dengan prioritas perluasan layanan mendatang mencakup wilayah 3T seperti Kepulauan Mentawai.
PADANG – Sebanyak tiga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Barat masuk dalam daftar penghentian sementara operasional (suspend) yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Kebijakan tersebut merupakan bagian dari evaluasi nasional terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini berjalan di berbagai daerah.
Secara nasional, BGN menghentikan sementara operasional 833 dapur SPPG yang dinilai belum memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan.
Dari jumlah tersebut, 98 dapur berada di wilayah Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua.
Di Sumatera Barat, tiga dapur yang masuk daftar suspend seluruhnya berada di Kota Padang.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Sumatera Barat, Agung Adhitya Lingga, mengatakan secara umum pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Sumbar masih berjalan sesuai arahan terbaru dari pimpinan Badan Gizi Nasional.
“Kalau untuk SPPG kita di Sumbar, kondisinya Alhamdulillah masih on the track sesuai arahan Kepala Badan yang baru. Kami terus membenahi kualitas, fasilitas dapur, dan memaksimalkan kualitas makanan agar operasional dapur berjalan sesuai standar,” kata Agung.
Meski demikian, pihaknya mengakui terdapat tiga dapur di Kota Padang yang masuk dalam daftar penghentian sementara operasional dan akan segera ditindaklanjuti.
“Dari data yang kami terima memang ada tiga dapur di Kota Padang yang terkena suspend. Kami akan mencoba menindaklanjuti bagaimana prosedurnya, termasuk memastikan apakah memang ada kelalaian atau faktor lainnya,” ujarnya.
Menurut Agung, langkah suspend yang dilakukan BGN merupakan bagian dari penataan pelaksanaan Program MBG secara nasional. Evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan sehingga kualitas layanan tetap terjaga.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut juga berkaitan dengan proses refocusing anggaran serta upaya meningkatkan efisiensi pelaksanaan program.
“Penataan sudah mulai dilakukan. Teman-teman di lapangan juga sudah mulai mengevaluasi setiap dapur beserta fasilitasnya. Suspend yang dilakukan sekarang merupakan bagian dari proses refocusing dan evaluasi tersebut,” katanya.
Selain evaluasi terhadap fasilitas dapur, BGN juga tengah menyiapkan sejumlah perubahan teknis dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis, termasuk terkait skema perhitungan biaya dan insentif operasional.
“Kemungkinan nanti akan ada teknis terbaru terkait perhitungan biaya dan insentif yang disesuaikan dengan kebutuhan. Ini bagian dari efisiensi yang sedang disiapkan oleh BGN,” jelas Agung.
Di sisi lain, kebutuhan dapur SPPG di Sumatera Barat masih belum sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan estimasi, daerah tersebut membutuhkan sekitar 600 hingga 640 dapur untuk melayani seluruh penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.
Namun hingga kini, jumlah dapur yang telah beroperasi baru berkisar 300 hingga 400 unit, sehingga masih diperlukan penambahan kapasitas agar cakupan layanan dapat menjangkau seluruh sasaran.
“Target awal Sumbar itu sekitar 600 sampai 640 dapur. Tetapi informasi yang kami dapatkan, yang sudah beroperasi baru sekitar 300 sampai 400 dapur,” katanya.
Agung berharap pengembangan dapur SPPG juga dapat segera menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dinilai sangat membutuhkan program tersebut.
“Khusus daerah 3T seperti Mentawai, kami berharap dalam waktu dekat program ini bisa segera berjalan optimal karena memang sangat dibutuhkan masyarakat di sana,” ujarnya. (Fix)
Tinggalkan Balasan