PADANG PARIAMAN, NUSATIME.ID— Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan PT Hutama Karya (Persero) mengoreksi penamaan gerbang keluar (exit) tol pada seksi Kapalo Hilalang. Langkah ini dinilai krusial untuk menjamin keakuratan batas administratif wilayah serta mencegah ketidakpastian penunjuk arah bagi pengguna jalan.
Usulan tersebut disampaikan Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, saat bertemu Direktur Utama PT Hutama Karya, Koentjoro, di Kantor Bupati Padang Pariaman, Senin (26/10/2026).
John Kenedy menegaskan, penggunaan nama “Exit Tol Sicincin–Bukittinggi” salah kaprah karena titik fisik infrastruktur tersebut berada di Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2×11 Kayu Tanam — wilayah yang terpisah secara administratif dengan Kecamatan 2×11 Enam Lingkung (Sicincin). Ia mengusulkan agar nomenklatur resmi diubah menjadi “Exit Tol Kapalo Hilalang–Bukittinggi”.
“Jangankan nagarinya, kecamatannya saja sudah berbeda. Nomenklaturnya harus disesuaikan dengan fakta lapangan agar tidak membingungkan pengendara yang butuh kepastian akses,” kata John Kenedy.
Selain gerbang tol, Pemkab Padang Pariaman juga mendorong perubahan nama ruas utama Tol Padang–Sicincin menjadi Tol BIM/Batang Anai–Kapalo Hilalang demi mencerminkan cakupan geografis yang presisi.
Terkait kelanjutan proyek, Pemkab menyatakan kesiapannya mengawal rencana pembangunan ruas Kapalo Hilalang–Padang Panjang yang dijadwalkan mulai konstruksi pada awal 2027. Pendekatan sosial melalui prasosialisasi telah dilakukan dengan melibatkan pemangku adat (niniak mamak), kaum intelektual (cadiak pandai), hingga struktur pemerintahan nagari dan korong guna mengantisipasi kendala pembebasan lahan maupun dampak sosial.
Secara keorganisasian wilayah, keberadaan jaringan tol terbukti memberi dampak pada pergerakan ekonomi. Kehadiran seksi Padang–Sicincin tercatat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Padang Pariaman hingga mendekati angka Rp9 miliar.
Meski demikian, Pemkab memberikan catatan kritis terkait tingginya beban biaya operasional bagi masyarakat umum.
“Konektivitas antardaerah memang membaik, tetapi besaran tarif tol saat ini masih tergolong tinggi bagi sebagian besar pengguna jalan. Pengelola dan pemerintah pusat perlu mengevaluasi ini agar dampak ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat secara luas,” ujar John Kenedy. (**)
Tinggalkan Balasan