NUSATIME.ID – Pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin mendapat perhatian pemerintah.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sistem pengawasan digital untuk memantau aktivitas belanja 26.700 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Langkah tersebut dilakukan melalui pengembangan Loka MBG, sebuah platform transaksi digital yang diadaptasi dari Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah), aplikasi yang selama ini digunakan untuk mendukung transparansi belanja kebutuhan sekolah.
Kerja sama pengembangan sistem tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara BGN dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta, Jumat (30/10/2026), sekaligus peluncuran awal uji coba Loka MBG.
Kehadiran platform ini diharapkan membuat proses pembelian bahan pangan oleh pengelola dapur MBG lebih transparan, terpantau, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan uji coba Loka MBG saat ini telah berlangsung di 40 dapur dengan melibatkan sekitar 400 pemasok.
Peluncuran awal dijadwalkan berlangsung pada November 2026, kemudian dilanjutkan dengan tahapan berikutnya pada Desember. Sementara penerapan secara menyeluruh ditargetkan mulai Januari 2027.
“Kalau memungkinkan untuk dipercepat, tentu akan kita upayakan,” kata Sudaryono.
Belanja Dapur MBG Bakal Lebih Terpantau
Salah satu persoalan penting dalam program MBG adalah memastikan anggaran yang dikelola setiap dapur benar-benar digunakan sesuai kebutuhan penyediaan makanan bagi penerima manfaat.
Untuk menjawab tantangan tersebut, BGN memilih mengadopsi sistem SIPLah yang sudah digunakan dalam pengawasan belanja sekolah, dibandingkan membangun aplikasi baru dari awal.
Sudaryono menilai penggunaan sistem yang telah teruji akan lebih efektif untuk mendukung pengawasan transaksi dalam skala besar.
“Daripada membangun sesuatu dari awal yang belum tentu teruji, lebih baik kita mengadopsi sistem yang sudah ada,” ujarnya.
Melalui kerja sama ini, Kemendikdasmen memberikan dukungan berupa akses data SIPLah, pemutakhiran sistem, serta bimbingan teknis.
BGN juga melibatkan mitra penyelenggara perdagangan elektronik untuk memfasilitasi transaksi antara pengelola dapur MBG dengan para pemasok bahan pangan.
Dengan mekanisme tersebut, aktivitas pembelian kebutuhan dapur diharapkan dapat tercatat secara digital sehingga proses pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran menjadi lebih mudah.
Asal Telur, Ayam hingga Ikan Bisa Dilacak
Tidak hanya mengawasi transaksi keuangan, Loka MBG juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan rantai pasok bahan pangan.
BGN mewajibkan pemasok yang terlibat memiliki status terverifikasi. Dengan demikian, asal bahan pangan yang dibeli oleh dapur MBG dapat diketahui secara lebih jelas.
Pengawasan tersebut mencakup sumber pasokan daging ayam, telur, dan ikan, termasuk informasi mengenai proses penyimpanannya.
Sudaryono menjelaskan bahwa sistem ini memungkinkan pemerintah mengetahui asal bahan pangan yang digunakan dalam penyediaan makanan bagi masyarakat.
“Kita bisa tahu asal telurnya, ayamnya dari mana, ikannya dari mana, dan disimpan seperti apa,” ungkapnya.
Verifikasi pemasok juga diarahkan melalui asosiasi. Selain itu, ketentuan BGN mewajibkan pelibatan pelaku usaha lokal, mulai dari usaha mikro, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat pengawasan kualitas dan asal bahan pangan, tetapi juga membuka kesempatan lebih besar bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam rantai pasok program MBG.
Pengawasan Diperketat Setelah Ribuan Dapur Kena Suspend
Pengembangan Loka MBG berlangsung di tengah upaya BGN menertibkan pengelolaan ribuan dapur yang dinilai belum memenuhi kewajiban administrasi.
Sebelumnya, sebanyak 6.097 SPPG dikenai penghentian sementara atau suspend khusus mulai 2 November 2026 karena tidak tertib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH).
Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya pengawasan yang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pelayanan makanan, tetapi juga mencakup administrasi dan penggunaan anggaran.
Terlebih, nilai anggaran yang dikelola dalam program MBG mencapai ratusan triliun rupiah.
Hingga akhir September 2026, realisasi anggaran MBG dilaporkan mencapai Rp153,2 triliun dengan cakupan sekitar 57 juta penerima manfaat.
Sementara itu, pagu anggaran MBG tahun 2026 telah mengalami penyesuaian dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun. Menteri Keuangan juga memperkirakan realisasi anggaran dapat berada di bawah Rp200 triliun apabila langkah efisiensi berjalan sesuai harapan.
Besarnya anggaran tersebut membuat transparansi transaksi dan ketepatan penggunaan dana menjadi aspek penting yang tidak bisa diabaikan.
Data Penerima MBG Terhubung dengan Dapodik
Selain pengawasan belanja, pemerintah juga memperkuat ketepatan sasaran penerima manfaat melalui integrasi data pendidikan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyambut baik kerja sama dengan BGN tersebut. Ia berharap kolaborasi antarlembaga dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memastikan manfaat program benar-benar diterima kelompok sasaran.
Data penerima MBG di lingkungan sekolah akan diintegrasikan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga identitas murid penerima dapat disesuaikan dengan data resmi pendidikan.
“Mudah-mudahan dengan kerja sama ini pelayanan MBG semakin baik, semakin tepat sasaran, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh murid di Indonesia,” kata Mu’ti.
Melalui pengembangan Loka MBG, BGN berupaya membangun sistem pengelolaan yang lebih transparan, mulai dari pembelian bahan pangan, keterlibatan pemasok, hingga pengawasan penggunaan anggaran.
Tantangan berikutnya adalah memastikan sistem tersebut benar-benar berjalan efektif ketika diterapkan pada puluhan ribu dapur MBG. Sebab, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran dan jumlah penerima manfaat, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan.



Tinggalkan Balasan