- Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana mendesak pemerintah mengubah paradigma pembangunan sektor pariwisata agar lebih berfokus pada nilai ekonomi yang dihasilkan ketimbang sekadar mengejar jumlah kunjungan wisatawan.
- DPR menyoroti adanya kesenjangan antara komitmen dan realisasi investasi di sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata serta meminta adanya mekanisme evaluasi yang jelas dan transparan.
- Pemerintah didesak untuk merealisasikan konsep pariwisata berkelanjutan menjadi program kerja nyata yang memberikan dampak ekonomi langsung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana mendorong pemerintah mengubah paradigma pembangunan sektor pariwisata dengan lebih menitikberatkan pada nilai ekonomi yang dihasilkan dibanding sekadar mengejar tingginya jumlah kunjungan wisatawan.
Hal itu disampaikan Ilham dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama jajaran Kementerian Pariwisata, Badan Otorita Pariwisata (BOP), serta pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Politikus Fraksi Partai Golkar tersebut menilai keberhasilan pembangunan sektor pariwisata perlu diukur dari besarnya manfaat ekonomi yang dirasakan daerah dan masyarakat.
“Jangan lagi kita menilai dari angka jumlah wisatawan, tetapi nilai ekonomi yang dihasilkan yang harus kita kejar,” ujarnya.
Menurut Ilham, evaluasi terhadap kinerja KEK Pariwisata maupun Badan Otorita Pariwisata seharusnya menggunakan indikator yang lebih komprehensif. Beberapa di antaranya adalah lama tinggal wisatawan (length of stay), rata-rata pengeluaran wisatawan, tingkat okupansi kawasan, kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), hingga jumlah lapangan kerja yang tercipta.
Ia juga menyoroti masih adanya kesenjangan antara komitmen investasi dan realisasi investasi di sejumlah kawasan pariwisata. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab belum optimalnya realisasi investasi tersebut.
Ilham menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan kawasan wisata tidak dapat dinilai hanya dari besarnya nilai komitmen investasi, tetapi harus dibuktikan melalui realisasi pembangunan dan dampak ekonomi yang nyata.
Selain itu, ia menyinggung perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido di Kabupaten Bogor yang dinilai belum menunjukkan hasil sesuai harapan. Karena itu, pemerintah diminta memiliki mekanisme evaluasi yang jelas apabila target investasi maupun pembangunan kawasan tidak berjalan sesuai komitmen awal.
Di sisi lain, Ilham mengingatkan agar konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan yang selama ini menjadi visi Kementerian Pariwisata benar-benar diwujudkan dalam bentuk program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Saya berharap konsep keberlanjutan ini tidak hanya menjadi narasi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam program kerja yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan