JAKARTA – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Namun, pelaksanaannya akan dibenahi melalui efisiensi anggaran secara besar-besaran serta pengawasan yang lebih ketat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, efisiensi tersebut merupakan perintah langsung Presiden Prabowo. Menurutnya, program MBG tidak akan dihapus, tetapi pelaksanaannya akan dibuat lebih efektif agar penggunaan anggaran negara semakin optimal.
“Hanya saja memang pelaksanaannya, banyak bolongnya kemarin, sekarang sedang diperbaiki,” kata Purbaya dalam wawancara di kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, dikutip Senin (6/7/2026).
Purbaya menjelaskan, alokasi anggaran MBG yang sebelumnya mencapai sekitar Rp330 triliun hingga Rp335 triliun telah diturunkan menjadi Rp270 triliun. Bahkan, menurutnya, nilai tersebut masih berpotensi kembali dipangkas.
“Jadi kalau tadinya kita alokasikan Rp330 triliun, turun ke Rp270 triliun, nanti mungkin turun lagi ke level yang lebih rendah lagi dari itu. Jadi akan dilakukan efisiensi yang besar-besaran. Ini perintah Bapak Presiden,” ujarnya.
Ia menegaskan, langkah tersebut bukan berarti pemerintah mengurangi komitmen terhadap program MBG. Sebaliknya, efisiensi dilakukan agar pelaksanaan program menjadi lebih baik.
“Kalau program pertama pasti banyak bolongnya,” lanjutnya.
Purbaya mengaku sejak awal menaruh perhatian terhadap pelaksanaan MBG. Bahkan, ia menyebut dirinya menjadi salah satu pihak yang berani mendatangi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melihat langsung pelaksanaan program tersebut.
“Dulu kan saya enggak boleh masuk bahkan, tapi sekarang kan diperbaiki,” imbuhnya.
Menurut Purbaya, kekhawatiran terhadap tata kelola anggaran menjadi alasan Kementerian Keuangan ikut memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan MBG. Meski demikian, pelaksanaan program tetap menjadi tanggung jawab Kepala BGN, yang saat itu masih dijabat Dadan Hindayana sebelum menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi MBG.
Ia menilai MBG merupakan program yang baik secara konsep, namun sebagai program baru masih memiliki berbagai kelemahan yang harus dibenahi. Audit terhadap program tersebut juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Untuk memperketat pengawasan, Kementerian Keuangan akan ikut memantau penggunaan anggaran MBG di daerah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Mereka (unit kerja DJPb di daerah) kasih laporannya ke saya. Nanti kalau memang jelek, saya akan laporkan ke BGN untuk dia ambil tindakan,” ujar Purbaya.
Ia menegaskan, apabila rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh BGN, Kementerian Keuangan memiliki kewenangan melakukan penyesuaian anggaran.
“Nah kalau enggak ambil tindakan dalam keadaan seperti itu baru saya bisa potong anggarannya,” tegasnya.
Purbaya juga memastikan Presiden Prabowo mendengarkan berbagai kritik masyarakat terkait penggunaan APBN, termasuk anggaran MBG. Menurutnya, hal itu tercermin dari langkah pemerintah yang terus melakukan pembenahan tata kelola program.
“Presiden mendengarkan kok masukan itu. Buktinya BGN kan diobrak-abrik dan dilakukan penghematan besar-besaran. Kita akan potong lagi (anggarannya) dalam beberapa bulan ke depan. Anggarannya tahun depan juga akan kita turunkan lagi dan kita akan awasi sekarang dengan Kementerian Keuangan,” katanya.
Beberapa waktu lalu, Purbaya mengaku telah menerima laporan langsung dari Kepala BGN Nanik S Deyang mengenai rencana efisiensi lanjutan anggaran MBG. Menurutnya, penghematan yang disiapkan cukup signifikan, namun besaran pemangkasannya akan diumumkan langsung oleh Kepala BGN.
“Kemarin saya ketemu Kepala BGN. Sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (26/6).
Purbaya memastikan pengurangan anggaran tersebut akan membuat pengelolaan keuangan negara menjadi lebih aman.
“Jadi, cukup signifikan pengurangannya. Yang jelas, anggaran kita menjadi lebih aman,” ujarnya.
Ia pun mendukung apabila masih terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengganggu keberlangsungan program.
“Saya setuju apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi, tapi biar programnya jalan. Artinya kan ada efisiensi yang lebih bagus. Kalau kemarin saya lihat proposalnya ada efisiensi yang lebih bagus. Walaupun masih bisa dikurangi sedikit lagi,” tutup Purbaya.
Tinggalkan Balasan