PADANG – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti lambatnya realisasi bantuan stimulan rumah rusak dan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi korban bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah. Pemerintah daerah pun didorong mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat terdampak segera memperoleh hunian yang layak.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat memimpin Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Pascabencana Hidrometeorologi yang digelar secara virtual, Senin (6/7/2026). Rapat diikuti 42 kepala daerah dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025.
Dari Kota Padang, rapat diikuti Wakil Wali Kota Maigus Nasir dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, didampingi Kepala Pelaksana BPBD Hendri Zulviton, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kepala Dinas Sosial Eri Sendjaya, serta sejumlah camat dari wilayah terdampak.
Dalam arahannya, Suharyanto menegaskan bahwa percepatan penyaluran bantuan menjadi pekerjaan mendesak karena realisasinya di berbagai daerah masih belum memenuhi target.
“Penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) di sejumlah daerah terdampak bencana masih jauh dari target. Karena itu, kita harus mempercepat realisasi bantuan agar masyarakat terdampak segera menerima haknya,” tegas Suharyanto.
BNPB menargetkan penyaluran bantuan bagi rumah rusak ringan dan sedang dapat diselesaikan seluruhnya pada 2026. Sementara penyelesaian rumah rusak berat melalui pembangunan hunian tetap (huntap) ditargetkan rampung pada 2027.
Di tengah upaya tersebut, pemerintah pusat juga tengah mengusulkan kenaikan nilai bantuan pembangunan huntap mandiri dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit. Usulan itu diajukan karena besaran bantuan saat ini dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan pembangunan rumah yang layak.
Meski demikian, Suharyanto meminta pemerintah daerah tidak menunggu keputusan tersebut dan tetap melanjutkan pembangunan huntap.
“Sambil menunggu keputusan tersebut, pembangunan Huntap harus tetap berjalan, dan BNPB siap membantu penyediaan keramik melalui dukungan para donatur dengan biaya pengiriman ditanggung pemerintah daerah. Kami juga meminta pemerintah daerah mempercepat pembangunan Huntap serta memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan lancar,” katanya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir memastikan Pemerintah Kota Padang akan mengoptimalkan seluruh perangkat daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan guna mempercepat penyelesaian program rehabilitasi pascabencana.
“Percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan kembali menempati hunian yang layak. Untuk itu, OPD terkait bersama camat dan lurah harus bergerak cepat,” ujar Maigus usai mengikuti rapat.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton menyampaikan bahwa bantuan stimulan bagi 55 penerima manfaat rumah rusak ringan dan sedang di Kota Padang telah tersalurkan seluruhnya. Selain itu, pemerintah kota telah mengajukan enam kepala keluarga tambahan untuk menerima bantuan pada tahap berikutnya.
Di sektor pembangunan hunian tetap, sebanyak 23 unit huntap mandiri saat ini masih menjalani proses pemeriksaan oleh Inspektorat BNPB.
Hendri menjelaskan, kebutuhan huntap di Kota Padang mencapai 523 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 240 unit direncanakan dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, sebanyak 183 unit oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sedangkan sisanya akan dipenuhi melalui dukungan BNPB.
Menurutnya, progres pembangunan juga mulai berjalan di lapangan. Sebanyak 85 unit huntap terpusat yang didukung Yayasan Buddha Tzu Chi telah memasuki tahap pelaksanaan. Sementara pembangunan 183 unit huntap oleh Kementerian PKP di kawasan Lambung Bukit dijadwalkan dimulai pada Agustus 2026.
“Saat ini, pembangunan 85 unit Huntap terpusat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi telah berjalan, sedangkan pembangunan 183 unit Huntap oleh Kementerian PKP di kawasan Lambung Bukit dijadwalkan dimulai pada Agustus 2026. Dengan progres tersebut, kami optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan sesuai target BNPB pada 2027,” pungkas Hendri Zulviton.
Dalam rapat evaluasi tersebut, Maigus Nasir turut didampingi Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sendjaya, Camat Pauh Yandry, Camat Nanggalo David Ferdinand, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, dan Camat Kuranji Rozaldi Rosman. (Fix)
Tinggalkan Balasan