JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru. Setelah sempat menjadi program prioritas dengan anggaran yang disebut mencapai Rp1,2 triliun per hari, pemerintah mulai melakukan pengetatan, baik dari sisi anggaran maupun sasaran penerima manfaat.
Jurnalis senior Hersubeno Arief menilai langkah tersebut menjadi tanda berakhirnya masa “pesta pora” anggaran MBG yang selama hampir satu tahun menjadi program dengan alokasi dana sangat besar.
“Era pesta pora anggaran Makan Bergizi Gratis atau MBG tampaknya ini sudah mulai berakhir. Setelah hampir satu tahun menjadi program yang nyaris tidak boleh disentuh pemerintah, akhirnya melakukan koreksi besar,” ungkap Hersu dalam Kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip Selasa (7/7/2026).
Menurutnya, pemerintah kini bukan hanya memangkas anggaran, tetapi juga mengevaluasi kelompok penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran.
“Anggarannya dipangkas puluhan hingga ratusan triliun rupiah, bahkan target penerima manfaat juga ikut dievaluasi,” imbuhnya.
Langkah efisiensi itu sebelumnya telah disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pemerintah memangkas pagu anggaran MBG tahun 2026 dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun atau berkurang Rp67 triliun.
Purbaya menjelaskan kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dapat dikelola lebih efektif dan efisien.
“MBG sudah mencapai Rp75 triliun, itu 22,4 persen dari APBN yang sebesar Rp335 triliun. Tapi nanti bukan Rp335 triliun. Ada penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Presiden, sehingga dana Badan Gizi Nasional (BGN) bisa dipakai lebih efektif dan efisien,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026.
Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari pagu awal. Dana tersebut telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat melalui 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Banggar DPR Prediksi Anggaran 2027 Tinggal Rp174 Triliun
Pemangkasan anggaran diperkirakan berlanjut pada 2027. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memperkirakan kebutuhan anggaran MBG tahun depan hanya sekitar Rp174 triliun.
Perhitungannya didasarkan pada kebutuhan jumlah titik SPPG yang dinilai cukup sekitar 21.000 unit serta penyesuaian jumlah penerima manfaat.
“Yang pertama, kita ingin melihat dulu dari 27.000 titik SPPG, seharusnya itu kan 21.000 kebutuhannya. Oke, satu. Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita. Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun,” ujar Said di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Saat ditanya mengenai besarnya penurunan anggaran dibanding tahun sebelumnya, Said mengakui angkanya cukup signifikan.
“Kalau dari Rp268 triliun ke Rp174 triliun ya tinggilah,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan angka tersebut masih berupa simulasi dan belum menjadi keputusan final karena pembahasannya baru akan dilakukan bersama pemerintah dalam penyusunan RAPBN 2027.
“Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sendiri palunya juga enggak laku. Masa Banggar sendiri yang ketok? Kan harus sama pemerintah,” ujarnya.
Said juga memastikan penurunan anggaran tidak berarti kualitas program akan menurun.
“BGN itu, ah, MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun, ‘Lah, kok turun?’ Bukan. Tapi yang penting menjaga kualitas. Nah, yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga,” tegasnya.
Sasaran Penerima Mulai Dipersempit
Sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah juga mulai menata ulang sasaran penerima manfaat.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengatakan pemerintah mulai menghentikan pemberian MBG bagi siswa dari keluarga mampu, khususnya di tingkat SMA maupun sekolah yang secara ekonomi dinilai memiliki kemampuan mandiri.
Evaluasi tersebut diperkirakan akan mengurangi sekitar delapan juta penerima manfaat. Ke depan, program difokuskan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, serta balita sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting.
Di sisi lain, Agustina mengungkapkan pagu indikatif BGN tahun anggaran 2027 saat ini masih sebesar Rp270,2 triliun dengan target sekitar 81,5 juta penerima manfaat.
Namun, ia menegaskan angka tersebut belum menjadi keputusan akhir karena masih akan dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.
“Nah, sementara memang sekali lagi ini belum final karena belum dibahas ya. Nanti tolong hati-hati nulisnya nih, nanti kalau itu terus langsung ngomongnya ini ya. Tapi, kami masih akan terus membahaslah,” kata Agustina usai rapat dengan Komisi IX DPR, Senin (15/6/2026).
Menurut Agustina, pemerintah masih melakukan berbagai simulasi, termasuk penajaman sasaran penerima manfaat dan penataan tata kelola pelaksanaan program, termasuk pengelolaan dapur penyedia makanan, agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efisien tanpa mengurangi kualitas layanan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. (fix)
Tinggalkan Balasan