13 Ribu Dapur MBG Segera Dibuka, Ini Lokasinya

JAKARTA – Pemerintah mempercepat pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah siap beroperasi untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari sekitar 13.000 titik SPPG yang disiapkan, pemerintah memprioritaskan pembukaan di daerah dengan prevalensi stunting tinggi, terutama di Papua Pegunungan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah membagi pelaksanaan pembukaan SPPG berdasarkan tingkat urgensi wilayah. Daerah dengan angka stunting tinggi akan menjadi prioritas utama dan ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan, sedangkan wilayah lainnya membutuhkan waktu hingga dua bulan.

“Itu nasibnya bagaimana? Kita bagi dua, yang daerah tertinggal, yang tadi digambarkan oleh Mas Dar (Kepala BGN, Sudaryono) dan Menkes (Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin) itu stunting-nya tinggi, kalau di peta itu daerah merah, itu prioritas. Misalnya ya, Papua Pegunungan, NTT, Papua-Papua dan NTT. Nah ini kita akan selesaikan sebulan ini,” kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Menurut Zulhas, tidak seluruh 13.000 titik SPPG akan dibuka secara bersamaan. Pemerintah akan melakukannya secara bertahap dengan mendahulukan wilayah prioritas.

“Dari 13.000 (titik SPPG) itu sebagian artinya. Nah sebagian besar, itu kita perlu waktu dua bulan. Itu ada di Sumatra, ada di Jawa, ya. 3T juga namanya, yang 13.000 tadi. Sebagian kecil, itu yang sangat penting seperti di Papua-Papua Pegunungan, NTT dan lain-lain itu kita salah satu bulan. Sisanya kami akan pelajari, perlu waktu dua bulan,” ujarnya.

Ia juga meminta para pihak yang selama ini menunggu kepastian operasional SPPG memahami tahapan yang sedang dilakukan pemerintah dan tidak lagi melakukan aksi demonstrasi.

“Jadi para teman-teman yang bergerak di bidang ini, kalau sudah membaca komunikasi, harap memahami. Jadi nggak usah datang lagi, apa demo lagi,” tutur dia.

Zulhas kembali menegaskan bahwa percepatan pembukaan akan difokuskan terlebih dahulu pada wilayah dengan tingkat stunting tertinggi.

“Yang jauh, itu yang Papua-Papua dan NTT, yang stuntingnya tinggi, satu bulan selesaikan. Yang sisanya dua bulan akan kita set bentuknya apa nanti, kita akan jelaskan berikutnya,” sambungnya.

Keputusan Sebelum 5 Agustus

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pembukaan SPPG di wilayah stunting tinggi merupakan salah satu kesepakatan pemerintah dalam memperkuat implementasi Program MBG.

Menurutnya, sebelum 5 Agustus 2026 pemerintah akan memutuskan pembukaan SPPG yang telah siap beroperasi di daerah prioritas.

“Yang stunting itu saya baru wa, termasuk sampai lokasi-lokasinya sudah ada Kabupaten/Kota-nya. Itu nanti akan segera diputuskan oleh Bapak Kepala BGN Sebelum tanggal 5 (Agustus) segera SPPG, yang sudah siap itu dibuka langsung di daerah-daerah yang memang stuntingnya tinggi,” kata Budi.

Ia menegaskan langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan persoalan gizi dan stunting, bersamaan dengan penyempurnaan sasaran penerima manfaat, standar menu, serta evaluasi hasil Program MBG.

Kontras dengan Penutupan 833 Dapur MBG

Di tengah rencana ekspansi 13.000 titik SPPG, pemerintah sebelumnya telah menutup permanen 833 dapur MBG di berbagai daerah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan penutupan dilakukan karena banyak dapur tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

“Jadi dapur di suspend terkait higienis., keracunan, kualitas tidak memenuhi standar dan tidak baik,” kata Sudaryono.

Dari total 833 dapur yang ditutup, sebanyak 311 berada di Jawa dan Madura, 424 di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua, serta 98 lainnya di Sumatra.

Sudaryono menyebut penutupan dilakukan karena ditemukan persoalan sanitasi yang buruk, potensi keracunan makanan, hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak memenuhi standar kelayakan.

Selain menutup ratusan dapur, BGN juga memecat 261 pegawai non-ASN dan tenaga ahli karena pelanggaran disiplin. BGN turut melarang penggunaan barang bersubsidi seperti LPG 3 kilogram dan Minyakita di lingkungan dapur MBG.

Disorot di Tengah Dugaan Pemborosan Anggaran

Rencana pembukaan 13.000 SPPG juga menjadi sorotan karena muncul ketika persoalan efisiensi anggaran Program MBG masih menjadi perhatian.

Berdasarkan audit dan evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diungkap dalam penyidikan perkara dugaan korupsi di BGN oleh Kejaksaan Agung, terjadi pembengkakan jumlah titik SPPG dan insentif operasional yang disebut menimbulkan pemborosan hingga Rp10,5 triliun.

Pemborosan tersebut disebut terjadi akibat kenaikan target titik dapur nasional dari 21.000 menjadi 27.877 unit. Sementara itu, jumlah titik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) meningkat dari 2.000 menjadi 8.617 unit.

Setiap penambahan unit yang melampaui target disebut membebankan pemborosan sekitar Rp1 triliun per bulan, termasuk akibat insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap unit.

Selain itu, Program MBG juga disorot karena tingginya angka makanan terbuang (food waste) yang disebut mencapai Rp1,2 triliun. Kondisi tersebut dikaitkan dengan belum optimalnya pengendalian mutu (quality control) dan manajemen distribusi makanan sehingga banyak menu tidak dikonsumsi dan akhirnya menjadi limbah.

Di sisi lain, skema pembiayaan Program MBG yang menggunakan anggaran pendidikan serta pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) juga sedang diuji melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Dalam kesaksiannya di sidang Mahkamah Konstitusi, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai klaim multiplier effect Program MBG masih bersifat semu dan sementara.

Menurutnya, dampak tersebut lebih banyak didorong oleh pembangunan fisik dapur SPPG yang dinilai sangat berpusat di Pulau Jawa. Ia juga menilai rantai pasok bahan bangunan maupun bahan baku lebih banyak dikuasai pihak pusat sehingga belum memberikan pemulihan ekonomi lokal secara nyata.

Bhima juga menyoroti temuan terkait pembatalan pembangunan dapur, dugaan penyalahgunaan anggaran, hingga tingginya angka makanan terbuang.

“Kebocorannya bukan hanya di level pengadaan, tapi makanan sisanya itu 1,2 triliun. Jadi MBG lebih tepat sebagai subsidi bagi pakan ternak, bukan gizi,” tegas Bhima. (fix)