Akademisi Bentuk Kabinet Bayangan, Istana: Jangan Diartikan Macam-macam

JAKARTA – Sejumlah akademisi, peneliti, dan pegiat masyarakat sipil resmi membentuk Kabinet Bayangan sebagai wadah untuk mengawasi sekaligus menawarkan alternatif kebijakan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran kabinet tersebut disebut sebagai upaya memperkuat mekanisme checks and balances di tengah minimnya kekuatan oposisi formal di parlemen.

Ketua Panitia Seleksi Kabinet Bayangan, Feri Amsari, menegaskan bahwa inisiatif tersebut bukan untuk menyaingi ataupun menggantikan pemerintahan yang sah. Menurutnya, kabinet bayangan dibentuk sebagai ruang partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal jalannya pemerintahan melalui kajian yang berbasis data.

“Tujuan kami bukan menjadi pemerintahan tandingan, melainkan memberikan pembanding kebijakan yang berbasis data, kajian, dan kepentingan publik,” ujar Feri dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin malam (20/7/2026).

Feri menilai hampir seluruh kekuatan politik saat ini berada dalam koalisi pemerintahan. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat ruang pengawasan terhadap kebijakan eksekutif semakin terbatas sehingga diperlukan mekanisme pengawasan independen dari masyarakat sipil.

Ia juga memastikan Kabinet Bayangan tidak memiliki afiliasi dengan partai politik mana pun. Seluruh proses pembentukannya dilakukan secara sukarela (pro bono), sementara kebutuhan operasional masih dibiayai melalui patungan internal tanpa dukungan dana dari korporasi maupun pihak asing.

Ke depan, pendanaan direncanakan dibuka melalui mekanisme crowdfunding agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mendukung kegiatan kabinet tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya, setiap menteri bayangan akan menjadi counterpart langsung bagi menteri di Kabinet Merah Putih. Melalui konsep man-to-man marking, setiap kebijakan pemerintah akan dikaji, dievaluasi, dan diberikan rekomendasi alternatif sesuai bidang kementerian masing-masing.

Proses seleksi anggota kabinet dilakukan secara terbuka dengan verifikasi panel independen yang terdiri atas Erry Riyana Hardjapamekas, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar.

Para kandidat dipilih berdasarkan enam kriteria utama, yakni memiliki integritas, kompetensi dan rekam jejak yang baik, berusia di bawah 50 tahun, berani bersikap kritis, berpihak kepada kepentingan rakyat, serta tidak memiliki afiliasi dengan partai politik.

Dari 15 menteri yang terpilih, sekitar 40 persen merupakan perempuan.

Susunan Kabinet Bayangan Masyarakat Sipil

• Menteri Sekretaris Negara: Feri Amsari
• Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara: Armand Suparman
• Menteri Luar Negeri: Shofwan Al-Banna Choiruzzad
• Menteri Pertahanan: Curie Maharani
• Menteri Hak Perempuan dan Kelompok Marginal: Khoirunnisa Nur Agustyati
• Menteri Hukum dan Kebijakan Negara: Yance Arizona
• Menteri Perekonomian: Media Wahyudi Askar
• Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran: Bhima Yudhistira Adhinegara
• Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim: Iqbal Damanik
• Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Iman Zanatul Haeri
• Menteri Riset, Teknologi, dan Digital: Nenden Sekar Arum
• Menteri Kesehatan: Irma Hidayana
• Menteri Sosial dan Layanan Dasar: Nabiyla Risfa Izzati
• Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan: Isnawati Hidayah
• Sekretaris Kabinet: Ahmad Julil Qur’ani Farid

Para penggagas berharap keberadaan Kabinet Bayangan dapat memperkaya diskursus kebijakan publik sekaligus menjadi saluran masukan yang konstruktif bagi pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Istana: Semua Masukan yang Baik Akan Diterima

Pemerintah merespons positif pembentukan Kabinet Bayangan yang diisi kalangan akademisi dan profesional tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah memandang inisiatif itu sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan.

“Kami pelajari. Semua yang niatnya baik, semua yang ingin memberikan masukan yang baik kita tentu menerima dan selalu berterima kasih. Yang penting adalah konstruktif semangatnya,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Prasetyo mengibaratkan tata kelola pemerintahan seperti sebuah tim sepak bola yang membutuhkan kerja sama seluruh elemen agar dapat mencapai tujuan bersama. Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan tetap fokus bekerja menjalankan berbagai program yang ditujukan bagi kemakmuran masyarakat.

Meski demikian, ia meminta publik tidak menafsirkan keberadaan Kabinet Bayangan secara berlebihan.

“Bagaimana tim sepak bola kan semua harus kompak bekerja sama, bekerja keras satu sama lain. Itu saja belum tentu berakhir dengan kemenangan kalau pertandingan sepak bola. Jangan diartikan (kabinet bayangan) macam-macam,” ujar Prasetyo.

Gagasan pembentukan Kabinet Bayangan sendiri muncul dari kalangan masyarakat sipil yang menilai diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap jalannya pemerintahan. Melalui akun Instagram @kabinetbayangan.id, para penggagas memperkenalkan sejumlah akademisi dan profesional yang mengisi berbagai posisi setingkat menteri, mulai dari bidang keuangan dan tata kelola anggaran, luar negeri, hukum dan kebijakan negara, hingga sektor-sektor strategis lainnya.