- Anies Baswedan menyoroti penanganan bencana banjir bandang di Sumatra yang dinilai cenderung lebih cepat merespons wilayah viral di media sosial dibandingkan daerah pelosok yang sulit diakses.
- Anies mengkritik distribusi logistik yang dinilai kerap hanya mengutamakan formalitas dokumentasi serah terima, sembari memaparkan inisiatif bantuan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil melalui platform penggalangan dana publik Humanies.
- Pemerintah didesak untuk meninjau ulang kebijakan pemulihan di Aceh agar pergeseran anggaran APBN benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat terdampak dan bukan sekadar memindahkan alokasi program lama yang tidak relevan.
JAKARTA – Tokoh nasional Anies Baswedan menyoroti pola penanganan bencana banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera. Ia menilai kecepatan penanganan di lapangan saat ini turut dipengaruhi oleh seberapa viral suatu lokasi di media sosial.
Hal itu disampaikan Anies saat menjadi narasumber dalam podcast Talk of Life bersama Sammy Not A Slim Boy dan David Nurbianto di podcast YouTube Sammy Not A Slim Boy, Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2026.
Anies menilai upaya pemerintah mengontrol informasi di era media sosial merupakan hal yang sulit dilakukan. Menurutnya, peran masyarakat sipil akan tetap membuat informasi mengenai penanganan bencana menyebar.
“Iya. Mereka mencoba tapi kalau civil society, masyarakat umum itu juga bergerak. Ya tetap enggak bisa dikendalikan tuh viralnya,” ucap Anies dalam YouTube @Notaslimboy dikutip KBA News, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut Anies, lokasi yang mendapat perhatian besar di media sosial cenderung lebih cepat ditangani. Ia mencontohkan kawasan yang dipenuhi gelondongan kayu dan videonya viral.
“Saya perhatikan spot-spot yang jadi viral ditangani cepat seperti tempat yang gelondongan kayunya banyak sekali, itu kan superviral tuh. Nah, itu ditangani cepat,” paparnya.
Di sisi lain, Anies menyoroti persoalan distribusi bantuan ke daerah yang sulit dijangkau. Ia menceritakan pengalamannya mendatangi sebuah kampung yang berjarak sekitar 2,5 jam perjalanan dari jalan utama.
“Tapi kampung yang jauh saya kemarin ya datang ke satu tempat yang dari jalan utama itu kira-kira 2,5 jam. Waktu saya sampai ke sana itu mereka bilang, ‘Pak, akhirnya ada yang datang ke sini’. Karena sering kali bantuan itu hanya di drop di ujung. Memudahkan bagi pengantar, tapi repot bagi penerima. Ngambilnya repot karena penerima itu ada di ujung,” ungkap Anies.
Menurutnya, pola penyaluran tersebut lebih mementingkan dokumentasi serah terima bantuan daripada memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Nah, sementara bagi pengantar kan fotonya enggak bilang lokasinya di mana, tapi sudah terjadi serah terima,” ujarnya.
Anies kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan bantuan yang dilakukan pihaknya di wilayah yang jarang tersentuh bantuan. Menurut dia, bantuan diberikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur dasar.
“Jadi kami kemarin itu bangun balai desa, bangun air, pembersihan air, kemudian bangun jembatan itu di tempat-tempat yang memang enggak biasa didatangin,” tutur Anies.
Anies juga menjelaskan sumber dana yang digunakan untuk membangun sejumlah infrastruktur tersebut. Ia menegaskan dana tersebut bukan berasal dari pihak asing, melainkan dihimpun dari masyarakat melalui Humanies.
“Bukan. Kumpulan dari warga masyarakat,” jawab Anies sambil tertawa.
Dia menekankan bahwa dana tersebut dikumpulkan dengan melibatkan masyarakat secara luas melalui platform gerakan sosial seperti Humanies Project.
“Dananya itu kan dikumpulin lewat Humanies. Nah, Humanies itu diaudit dan itu adalah hasil crowdfunding domestik semua,” jelasnya.
Lebih lanjut, Anies mengajak pemerintah untuk kembali memperhatikan kondisi di Aceh. Ia mengaku telah bertemu dengan sejumlah Non Governmental Organization (NGO) di wilayah tersebut yang menyampaikan berbagai persoalan di lapangan.
“Jadi saya melihat, yuk bantuin dong, perhatikan lagi Aceh. Saya ketemu dengan teman-teman di NGO di Aceh. Mereka semua menceritakan, ‘Pak, ini problemnya banyak, Pak’,” kata Anies.
Salah satu persoalan yang disorot Anies adalah penggeseran anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan bencana.
Menurut Anies, penggeseran anggaran tersebut tidak serta-merta berarti adanya tambahan anggaran baru, melainkan memindahkan pos program yang sebelumnya sudah tersedia.
“Termasuk APBN yang digeser. APBN yang digeser itu terjemahannya menurut cerita mereka itu adalah program-program selama ini sudah ada. Misalnya pelatihan-pelatihan penting lagi enggak butuh itu. Tapi tetap aja program-program itu ada,” ujarnya.
Anies menilai kebijakan tersebut dapat membuat kesan bahwa anggaran untuk pemulihan Aceh sangat besar, meski isi programnya belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Jadi kira-kira gini headline-nya dimasukkan dalam recovery Aceh tapi isinya tidak mencerminkan kebutuhan yang ada di Aceh,” tegasnya. (fix)
Tinggalkan Balasan