- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai penutupan permanen 833 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melanggar SOP oleh BGN merupakan kewajiban dasar, bukan sebuah terobosan.
- DPR menyoroti lemahnya tata kelola dan verifikasi awal program MBG setelah ditemukannya dapur penyedia yang beroperasi tanpa memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
- Pemecatan 261 pegawai BGN diharapkan menjadi momentum pembenahan sistem secara menyeluruh serta penindakan kasus penyalahgunaan wewenang secara transparan dan tanpa pandang bulu.
JAKARTA – Langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang menghentikan operasional secara permanen 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) mendapat sorotan dari DPR RI.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, menegaskan bahwa penutupan ratusan SPPG tersebut bukanlah sebuah terobosan, melainkan kewajiban yang memang seharusnya dilakukan sejak awal pelaksanaan program.
“Terkait penutupan permanen 833 SPPG yang melanggar SOP, saya tidak melihat itu sebagai sebuah terobosan. Itu adalah kewajiban yang memang seharusnya dilakukan sejak awal,” ujar Charles, Selasa (28/7/2026).
Menurut Charles, seluruh SPPG yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan kelayakan operasional semestinya tidak pernah diizinkan beroperasi sejak hari pertama.
Ia mengungkapkan, masih ditemukan SPPG yang telah melayani masyarakat meski belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Faktanya, kita menemukan ada SPPG yang bahkan belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tetapi sudah dipaksakan melayani masyarakat,” katanya.
Politikus PDIP itu menilai kondisi tersebut menunjukkan persoalan mendasar dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, masalah yang terjadi bukan hanya soal lemahnya pengawasan, tetapi juga proses perencanaan dan verifikasi yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar pengawasan, melainkan desain dan tata kelola program sejak awal yang memang bermasalah,” ujarnya.
Karena itu, Charles menegaskan bahwa langkah penutupan dapur setelah terjadi pelanggaran atau muncul korban bukanlah solusi utama. Yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan seluruh proses verifikasi dan perizinan dilakukan secara ketat sejak awal sehingga dapur yang tidak memenuhi standar tidak pernah beroperasi.
“Karena itu, yang dibutuhkan bukan hanya menutup dapur setelah terjadi pelanggaran atau bahkan setelah muncul korban, tetapi memastikan proses verifikasi dan perizinan di awal dilakukan secara ketat sehingga dapur yang tidak memenuhi standar tidak pernah beroperasi,” ungkap Charles.
Selain menyoroti penutupan 833 SPPG, Charles juga menanggapi pemecatan 261 pegawai BGN yang dilakukan di bawah kepemimpinan Sudaryono. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan menjadi komitmen nyata dalam memberantas praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan BGN, bukan sekadar respons sesaat.
Ia juga menyinggung kasus hukum yang pernah menjerat jajaran pimpinan BGN sebelumnya. Charles menilai penindakan harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu.
“Sangat sulit membayangkan praktik seperti itu dilakukan oleh segelintir orang tanpa melibatkan pihak lain di internal lembaga. Karena itu, penindakan harus menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Charles berharap kepemimpinan baru di BGN dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem penyaluran Program Makan Bergizi Gratis agar lebih aman, akuntabel, dan tepat sasaran. (fix)
Tinggalkan Balasan