- DPRD Kota Padang mendesak perubahan paradigma pengelolaan sampah dari sistem konvensional ke pemilahan dan daur ulang (3R) demi mencegah bencana lingkungan pada momen HJK ke-357.
- Pemkot Padang didorong mempercepat transformasi digital birokrasi serta menguatkan daya saing UMKM melalui kemudahan akses modal dan pemasaran digital guna menciptakan iklim investasi yang ramah.
- Peningkatan kualitas SDM melalui penanganan stunting dan perbaikan pendidikan, serta penataan destinasi wisata Minangkabau secara terpadu dipatok sebagai fokus utama pembangunan kota ke depan.
PADANG — Usia 357 tahun bukan sekadar angka seremoni bagi Kota Padang. Di balik riuk-pikuk peringatan Hari Jadi Kota (HJK) yang digelar dalam Rapat Paripurna Istimewa di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang, Jumat (7/8/2026), tersiprat pesan menohok bagi masa depan ibu kota Sumatera Barat ini.
DPRD Kota Padang secara lugas menyigi lima persoalan krusial yang selama ini membelit nadi kota. Mulai dari gunungan sampah yang kian tak terkendali, napas UMKM yang butuh injeksi modal, hingga potensi pariwisata Minangkabau yang dinilai belum tergarap optimal.
Pesatnya laju urbanisasi dan geliat ekonomi Kota Padang membawa dampak sampingan yang nyata: ledakan volume sampah. Mode pengelolaan konvensional—sekadar mengangkut dari TPA lalu menumpuknya—dinilai sudah usang dan berisiko memicu bencana lingkungan.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan perlunya revolusi mental dan sistematis dalam menangani persoalan ini.
“Budaya hidup bersih harus menjadi gerakan bersama. Kita butuh perubahan paradigma total: dari sekadar membuang, beralih ke pemilahan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali (3R) demi mewujudkan Padang yang sehat dan berwawasan lingkungan,” tegas Muharlion.
Sebagai gerbang utama perdagangan dan jasa di Sumatera Barat, Padang tak boleh hanya menjadi penonton di rumah sendiri. DPRD mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk melangkah lebih agresif dalam menciptakan iklim investasi yang ramah.
Penguatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi prioritas yang tak bisa ditawar. Pemkot diminta hadir memberikan kemudahan akses permodalan, mendampingi pemasaran digital, serta membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif lokal agar mampu menyerap ribuan tenaga kerja baru.
Masyarakat modern menuntut layanan publik yang sat-set, transparan, dan dapat diakses dari genggaman. Dalam kesempatan tersebut, legislatif mendorong akselerasi transformasi digital di seluruh lini dinas dan instansi Pemkot Padang.
Digitalisasi tata kelola pemerintahan dipandang sebagai obat mujarab untuk memangkas praktik birokrasi berbelit sekaligus menutup celah penyalahgunaan wewenang.
Investasi fisik berupa gedung dan jalan akan sia-sia jika kualitas manusianya tertinggal. Muharlion mengingatkan bahwa mencetak SDM unggul adalah fondasi utama agar Kota Padang mampu bersaing di kancah nasional maupun global.
Agenda penanganan stunting, perbaikan mutu pendidikan dasar, hingga pelatihan keterampilan kerja bagi pemuda Kota Padang dipatok sebagai indikator keberhasilan pembangunan daerah ke depan.
Padang memiliki segalanya: pantai yang membentang, warisan sejarah, kelezatan kuliner yang diakui dunia, hingga akar budaya Minangkabau yang kuat. Sayangnya, komoditas mahal ini kerap terhambat oleh pengelolaan destinasi yang belum terpadu.
DPRD meminta Pemkot tak lagi setengah hati. Penataan destinasi unggulan, promosi terintegrasi, serta kalender event kebudayaan berkala harus digerakkan untuk menyedot wisatawan—yang pada akhirnya berdampak langsung pada kantong ekonomi masyarakat bawah. (sal)
Tinggalkan Balasan