Rangkuman Utama
  • Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menyoroti maraknya narasi destruktif di ruang publik dan menekankan pentingnya menjaga kesantunan berbahasa demi merawat keharmonisan nasional.
  • Eksalasi penggunaan bahasa kasar dan makian di media sosial dinilai kian kebablasan, salah satunya dipicu oleh respons publik atas sejumlah pernyataan lepas Presiden Prabowo Subianto.
  • FWK mengusulkan penarikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon ke dalam lingkaran komunikasi presiden guna mendinginkan suasana dan memperkuat kualitas komunikasi publik pemerintah.
Catatan Redaksi: Ringkasan di atas diproses menggunakan Kecerdasan Buatan (AI) untuk memudahkan pembaca, dengan tetap di bawah pengawasan redaksi.

JAKARTA — Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menyoroti maraknya penggunaan bahasa kasar dan narasi destruktif dalam ruang publik belakangan ini. Forum menekankan pentingnya menjaga kesantunan berbahasa dalam komunikasi berbangsa dan bernegara demi merawat keharmonisan nasional.

Pesan tersebut menjadi poin utama dalam diskusi berkala “Reboan FWK” yang digelar di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Diskusi yang dipimpin Koordinator Nasional FWK Raja Parlindungan Pane serta diprakarsai mantan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun ini dihadiri oleh jajaran wartawan senior.

“Kesantunan berbahasa harus tetap dijaga, jangan sampai jatuh ke dalam situasi komunikasi yang tidak beradab atau barbar,” tegas hasil diskusi tersebut.

Pemimpin Redaksi VOI.ID, Iqbal Irsyad, menilai reaksi publik di media sosial saat ini sudah kebablasan. Makian dan umpatan bertebaran di berbagai platform, salah satunya dipicu oleh respons atas pernyataan lepas (di luar teks resmi) dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Iqbal mencontohkan kekisruhan informasi terkait klaim keuntungan usaha penggilingan padi hingga istilah “londo ireng” yang dialamatkan kepada wartawan, LSM, dan pengamat.

Sementara, Hendry Ch. Bangun menilai pemerintah membutuhkan figur penyelia komunikasi yang mampu menyejukkan suasana.

“Negeri ini tidak kekurangan orang hebat dalam mengelola kompleksitas komunikasi publik. Angkatlah mereka untuk mendinginkan suasana,” ujar Hendry.

Menanggapi hal itu, para tokoh pers menegaskan bahwa pejabat pemerintah, terutama di level tertinggi memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pesan yang menenangkan. Wartawan senior Berman Nainggolan dan Mohammad Nasir menekankan bahwa di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, informasi yang disampaikan pemerintah haruslah akurat dan disampaikan dengan tutur kata yang santun.

Sebagai langkah solutif, FWK merekomendasikan penataan ulang strategi komunikasi pemerintah. Menjelang dinamika politik dan isu perombakan kabinet, pemerintah didorong untuk menempatkan figur-figur ahli yang mampu mengelola kompleksitas komunikasi publik secara matang.

Melalui komunikasi yang santun dan terukur, ruang publik diharapkan dapat kembali menjadi sarana pertukaran gagasan yang sehat, bukan arena saling silang hujat yang merusak kebersamaan bangsa.

Dalam diskusi tersebut, para tokoh FWK menyepakati usulan agar Menteri Kebudayaan Fadli Zon ditarik masuk ke lingkaran dalam presiden guna memperkuat bobot dan kualitas komunikasi pemerintah kepada masyarakat, terlebih menjelang isu perombakan kabinet (reshuffle). (**)