Irman Gusman: Demokrasi Diuji, Pers Menjadi Benteng Terakhir Penjaga Akal Sehat Bangsa

PADANG, 23 Juli 2026  – Menurunnya kualitas demokrasi Indonesia menjadi perhatian serius berbagai kalangan. Di tengah kecenderungan tersebut, Anggota DPD RI Irman Gusman mengingatkan bahwa keberadaan pers yang profesional dan independen menjadi salah satu benteng terakhir dalam menjaga keseimbangan demokrasi.

Pandangan itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Dialog ASANTARA yang digelar secara terbatas bersama jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Media Online Nusantara (DPN ASANTARA) di sebuah restoran di Kota Padang, Kamis (23/7/2026).

Dalam paparannya, Irman menyoroti berbagai indikator demokrasi yang menurutnya menunjukkan tren kurang menggembirakan. Ia menyebut Indeks Demokrasi Indonesia maupun indeks pemberantasan korupsi cenderung mengalami penurunan, yang menjadi sinyal bahwa kualitas tata kelola pemerintahan dan kehidupan demokrasi sedang menghadapi tantangan.

Irman juga menilai kualitas lembaga legislatif mengalami penurunan. Menurutnya, independensi sebagian anggota legislatif semakin terpengaruh oleh kepentingan partai politik dan kekuatan oligarki, sehingga fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan tidak lagi berjalan optimal.

“Untung masih ada pilar keempat demokrasi, yaitu pers. Tetapi pertaruhannya adalah kualitas berita. Pers harus tetap profesional, independen, akurat, dan berpihak kepada kepentingan publik,” kata Irman.

Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sistem yang menghasilkan perubahan secara instan. Demokrasi merupakan proses panjang yang manfaatnya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang apabila terus dijaga dengan komitmen, etika, dan partisipasi masyarakat.

Menurut Irman, nasib demokrasi Indonesia saat ini sedang berada dalam ujian yang berat. Karena itu, seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas kehidupan demokrasi agar tidak semakin tergerus.

Membahas Sumatera Barat, Irman memberikan penilaian yang relatif optimistis. Ia menilai kehidupan sosial masyarakat Minangkabau masih cukup kondusif dan belum banyak terkontaminasi berbagai persoalan yang merusak sendi-sendi demokrasi di sejumlah daerah.

Meski demikian, ia mengakui pembangunan ekonomi Sumatera Barat belum berkembang secepat potensi yang dimiliki. Salah satu faktor yang dinilainya masih menjadi penghambat adalah kuatnya budaya feodalisme yang dapat memperlambat lahirnya inovasi dan kepemimpinan yang progresif.

Irman juga menyebut tingkat penyalahgunaan kewenangan di Sumatera Barat relatif tidak terlalu menonjol dibandingkan sejumlah daerah lain.

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, Irman menegaskan bahwa pariwisata harus menjadi sektor unggulan yang dikembangkan secara konsisten. Menurutnya, kekayaan alam, budaya, sejarah, dan kearifan lokal Sumatera Barat merupakan modal besar yang mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

Ia juga mengusulkan agar persoalan tanah ulayat tidak lagi dipandang sebagai hambatan investasi. Berbagai skema seperti sewa, kerja sama pemanfaatan, maupun kemitraan dinilai dapat menjadi solusi tanpa menghilangkan hak-hak masyarakat adat.

Di akhir pemaparannya, Irman mengajak masyarakat untuk tidak terlalu bergantung kepada pemerintah.

“Daerah akan lebih cepat maju apabila masyarakatnya berani membangun usaha, berkolaborasi, dan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki. Pemerintah penting, tetapi kemajuan tidak boleh hanya bergantung kepada pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPN ASANTARA, Drs. H. Marlis, MM, C.Med, mengatakan bahwa pemikiran Irman Gusman menjadi pengingat penting bagi insan pers mengenai besarnya tanggung jawab media dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Pers tidak boleh sekadar berlomba menjadi yang tercepat. Yang jauh lebih penting adalah menjaga akurasi, independensi, kedalaman analisis, serta keberanian menyampaikan fakta secara berimbang. Ketika demokrasi menghadapi berbagai tantangan, media harus tetap menjadi benteng penjaga akal sehat publik, bukan justru menjadi bagian dari polarisasi atau kepentingan kelompok tertentu,” ujar Marlis.

Menurutnya, melalui program Dialog ASANTARA, organisasi akan terus menghadirkan ruang diskusi bersama tokoh-tokoh nasional untuk memperkaya perspektif insan pers sekaligus memperkuat peran media sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia. (*/Marlis – Ketum DPN ASANTARA )