PADANG, NUSATIME.ID — Siklus bencana hidrometeorologi yang berulang di Kota Padang kembali melumpuhkan sektor hulu ketahanan pangan daerah. Sebanyak 30,5 hektare lahan pertanian produktif yang sebelumnya sempat pulih kini kembali tertimbun material sedimen akibat banjir yang mendera sejumlah wilayah sepanjang September hingga Oktober 2026.
Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yuliani, menegaskan bahwa kerentanan kawasan pertanian ini menuntut penanganan yang terintegrasi dan berkelanjutan, bukan sekadar respons darurat jangka pendek. Kawasan tersebut sebelumnya juga sempat disapu bencana galodo dan banjir besar pada akhir 2025 dengan total luas terdampak mencapai 102 hektare.
“Kita menunggu pengerjaan PUPR selesai dulu, baru nanti lahan-lahan sawah yang tertimbun ini akan kita lakukan lagi rehabilitasi,” ujar Yoice di Padang, Selasa (3/11/2026).
Meski sempat direhabilitasi dan kembali digarap oleh para petani, terjangan banjir susulan dalam dua bulan terakhir membuat upaya pemulihan sebelumnya tak bersisa. Endapan lumpur dan pasir tebal yang menutup permukaan sawah membuat lahan tidak dapat dimanfaatkan secara produktif, mengancam kepastian mata pencaharian petani setempat.
Dalam merumuskan percepatan pemulihan, Dinas Pertanian Kota Padang mengintensifkan koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Sinkronisasi ini menjadi krusial mengingat Dinas PUPR tengah memfokuskan pengerjaan normalisasi alur sungai serta perbaikan intake saluran air yang menyuplai irigasi ke area persawahan warga. Langkah ini diambil untuk memastikan infrastruktur pengendali banjir dan suplai air telah aman sebelum pemulihan fisik lahan sawah digarap kembali.
Sebagai langkah mitigasi birokrasi, Dinas Pertanian juga memperketat akurasi data di lapangan. Pendataan ulang lahan terdampak dilakukan secara partisipatif bersama kelompok tani di masing-masing wilayah sentra pertanian. Verifikasi berbasis by name by address ini ditempuh guna memastikan seluruh intervensi dan skema bantuan tepat sasaran serta transparan.
Mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak memadai untuk menanggung beban pemulihan skala besar secara berulang, Dinas Pertanian mengambil langkah fiskal strategis ke tingkat pusat.
Yoice mengungkapkan, pihaknya telah melayangkan usulan resmi kepada Kementerian Pertanian (Kementan) agar alokasi anggaran rehabilitasi dapat dikucurkan pada tahun anggaran 2027 mendatang. Dana tersebut diproyeksikan untuk membersihkan dan memulihkan produktivitas puluhan hektare lahan sawah yang kembali tertimbun endapan.
“Ini sudah kita usulkan ke Kementerian Pertanian untuk bisa mengalokasikan anggarannya lagi untuk merehab lahan sawah yang tertimbun itu,” tegas Yoice.
Berulangnya sedimentasi di lahan pertanian Padang menggarisbawahi urgensi mitigasi bencana berbasis lanskap yang menyeluruh. Tanpa pembenahan daya dukung lingkungan di bagian hulu dan penguatan infrastruktur tanggul yang permanen, rantai pasok pangan lokal akan terus berada di bawah bayang-bayang kerugian ekologis dan ekonomi setiap kali musim hujan tiba. (**)
Tinggalkan Balasan