- Pemerintah Kota Padang menargetkan operasional 23 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersisa hingga akhir 2026 guna memenuhi target total 96 unit untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Pemko Padang menegaskan pentingnya pengetatan standar mutu, kebersihan, dan keamanan pangan, serta evaluasi operasional dapur MBG secara rutin setiap bulan.
- Program MBG di Padang akan mengintegrasikan UMKM dan produsen lokal ke dalam rantai pasok pangan, didukung kerja sama strategis dengan DPD APPMBGI Sumatera Barat.
PADANG – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menargetkan sebanyak 23 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi dapat terpenuhi hingga akhir 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pencapaian target pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Padang.
Komitmen itu disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat menerima audiensi Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Sumatera Barat di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (4/8/2026).
Maigus mengungkapkan, hingga saat ini sebanyak 72 SPPG atau sekitar 75 persen dari target 96 SPPG telah beroperasi di Kota Padang. Pemerintah Kota berkomitmen mempercepat pemenuhan 23 SPPG yang masih kurang agar seluruh target dapat tercapai sebelum akhir tahun.
“Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG, perangkat daerah, termasuk dukungan APPMBGI, sangat penting untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas,” katanya.
Menurut Maigus, keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari jumlah dapur yang beroperasi, tetapi juga kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Karena itu, ia menegaskan seluruh dapur MBG harus memenuhi standar terbaik, mulai dari mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan hingga tata kelola operasional. Evaluasi pelaksanaan program juga perlu dilakukan secara rutin setiap bulan agar penyediaan bahan baku, operasional dapur, hingga pelayanan kepada penerima manfaat berjalan optimal.
Selain itu, Maigus menilai penguatan rantai pasok pangan menjadi salah satu kunci keberhasilan program. Pemerintah Kota mendorong keterlibatan pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan, peternak, serta produsen lokal sebagai pemasok utama kebutuhan dapur MBG.
“Standarisasi rantai pasok harus diperkuat agar pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal terintegrasi dalam ekosistem pemasok MBG. Sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD APPMBGI Sumatera Barat, M. Sayuti, menyatakan organisasinya siap menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kualitas pengelolaan SPPG sekaligus membangun rantai pasok pangan yang kuat, transparan, dan berkelanjutan.
“Kami menargetkan Padang menjadi kota percontohan pengelolaan Program MBG di Sumatera Barat bahkan tingkat nasional. Untuk itu, APPMBGI mengusulkan terjalinnya nota kesepahaman dengan Pemko Padang agar pembagian peran, target, dan tanggung jawab seluruh pihak lebih jelas,” katanya.
Audiensi tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati, Kepala Dinas Perdagangan Fizlan Setiawan, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Alfiadi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Teddy Antonius, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Fadelan Fitra Masta, serta Kepala Dinas Pertanian Yoice Yuliani.
Tinggalkan Balasan