- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta peningkatan frekuensi menu telur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi dua hingga tiga kali seminggu guna menyerap produksi peternak rakyat.
- Program MBG difungsikan sebagai offtaker hasil produksi 3,8 juta peternak untuk menstabilkan harga telur di tingkat peternak agar berada di atas Harga Pokok Produksi (HPP).
- Kementerian Pertanian turut mengendalikan biaya operasional peternak dengan menjaga stabilitas harga pakan ternak serta mengancam akan mencabut izin importir yang menaikkan harga secara sepihak.
JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta telur lebih sering dimasukkan dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mendorong agar telur yang sebelumnya dikonsumsi satu kali dalam sepekan dapat ditingkatkan menjadi dua hingga tiga kali.
Langkah tersebut dinilai penting untuk membantu menyerap produksi telur peternak rakyat sekaligus menjaga harga komoditas tersebut yang belakangan masih lesu di pasaran.
“Insya Allah harga telur kita jaga di tingkat SPPG. Kemudian, kalau konsumsi satu kali per minggu bisa menjadi dua kali, bahkan tiga kali. Itu sudah dibuat prosedurnya BGN,” kata Mentan Amran dalam keterangan tertulis dikutip Kompas.com, Rabu (12/8/2026).
Amran mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait petunjuk teknis agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menyerap telur langsung dari para peternak.
Menurutnya, optimalisasi penyerapan telur melalui MBG bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Kebijakan itu juga diharapkan menciptakan pasar yang lebih pasti bagi peternak rakyat.

Dengan adanya penyerapan yang lebih terjamin, peternak dinilai memiliki kepastian pasar untuk menjaga keberlanjutan usahanya.
Amran menegaskan pemerintah akan melakukan berbagai langkah untuk melindungi peternak rakyat di tengah harga telur yang masih berada di bawah tingkat yang diharapkan. Terlebih, sektor perunggasan disebut menjadi tumpuan sekitar 3,8 juta peternak.
“Ini 3,8 juta peternak kita harus jaga. Apa mau biarkan mereka berteriak tiap hari? Dan itu tugas kami. Begitu kami lihat ada demo di beberapa daerah, langsung kami rapat di Surabaya. Tidak menunggu lagi rapat di Jakarta,” ujar dia.
Amran bahkan langsung bertolak ke Surabaya pada Selasa (11/8/2026) untuk menyerap aspirasi para peternak. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga membahas upaya menjaga harga pakan ayam agar tidak mengalami kenaikan.
Stabilnya harga pakan diharapkan dapat meringankan beban peternak ketika harga jual telur masih berada dalam kondisi tertekan.
Sebelumnya, pemerintah menyebut harga telur di tingkat peternak masih dijual jauh di bawah harga pokok produksi (HPP), yang berada di kisaran Rp22.500 per kilogram.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda mengatakan pemerintah terus mendorong agar harga telur setidaknya berada di atas HPP sehingga peternak masih memperoleh keuntungan.
“Hal ini harus didorong agar harga setidaknya mencapai HPP plus keuntungan. Kami di Kementerian Pertanian selalu mendorong minimal harga telur di tingkat peternak adalah Rp 24.000 per kilogram, syukur-syukur mendekati harga acuan Rp 26.500,” ucap Agung di kantornya, Senin (3/8/2026).
Lesunya harga telur sebelumnya memicu protes dari asosiasi peternak ayam. Mereka meminta pemerintah mengambil langkah konkret agar usaha peternakan rakyat tidak semakin tertekan dan berujung gulung tikar.
MBG Jadi Offtaker Produk Pertanian
Amran menyebut program MBG pada dasarnya berperan sebagai penyerap atau offtaker berbagai produk pertanian dan peternakan. Menurut dia, keberadaan program tersebut dapat memberikan kepastian pasar bagi hasil produksi petani dan peternak.
“Itu kemarin kita buat program MBG. MBG adalah substansinya adalah offtaker produk-produk produk pertanian. Jadi, offtaker-nya produk pertanian dari 160 juta petani, peternak, petani perikanan, dan seterusnya. Itu offtaker-nya,” ujar Amran usai menghadiri penyaluran bantuan pangan komoditi beras di Kantor Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, Rabu (12/8/2026).
Ia mengatakan pemerintah sebelumnya telah mengakselerasi produksi telur untuk mengantisipasi kemungkinan kekurangan pasokan. Upaya tersebut membuat produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor telur.
“Nah, kita melakukan akselerasi produksi mengantisipasi kekurangan telur. Kita jangan sampai kita impor. Alhamdulillah, ini berjalan dengan baik. Kita bisa penuhi dalam negeri,” ujarnya.
Persoalan muncul ketika produksi telur tetap berjalan sementara program MBG sempat berhenti selama libur sekolah. Produksi ayam petelur tidak bisa dihentikan hanya karena permintaan sementara menurun.
“Tiba-tiba pada hari libur, ini (program MBG) ada terhenti beberapa hari. Nah, ini produksi (telur) kan jalan terus. Enggak boleh terhenti. Enggak boleh mengatakan ayamnya berhenti dulu bertelur, berhenti dulu produksi. Ini lanjut terus. Lah, solusinya adalah setelah sekarang sudah MBG jalan lagi,” ucapnya.
Karena itu, Amran menilai kembali berjalannya program MBG menjadi salah satu solusi untuk menyerap produksi telur yang sebelumnya melimpah.
Ia berharap frekuensi penggunaan telur dalam menu MBG dapat ditingkatkan hingga tiga kali dalam seminggu. Menurutnya, peningkatan tersebut mulai berdampak terhadap pergerakan harga telur di pasaran.
“Yang dulunya telur satu butir per minggu, dijadikan tiga kali. Nah, itu sekarang harga [telur] sudah merangkak naik,” tambahnya.
Importir Pakan Diancam Dicabut Izinnya
Selain mendorong peningkatan penyerapan telur, Amran juga menyoroti harga pakan ternak. Ia memperingatkan importir agar tidak menaikkan harga pakan secara sepihak.
Amran menegaskan pemerintah akan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan importir yang melanggar ketentuan harga pakan yang telah ditetapkan.
“Kami sudah putuskan pakan, harga pakan tidak boleh naik. Kalau naik, importirnya, importir pakan, izinnya aku cabut. Itu hak saya. Kemarin juga ada satu orang kita berhentikan yang koordinator [MBG] untuk Surabaya karena tidak membeli telur dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita tegas, kita berhentikan,” jelasnya.
Pemerintah berharap kombinasi antara peningkatan penyerapan telur melalui MBG dan pengendalian harga pakan dapat memperbaiki kondisi usaha peternak. Dengan pasar yang lebih pasti serta biaya produksi yang tetap terkendali, peternak diharapkan dapat kembali memperoleh harga jual yang layak. (fix)



Tinggalkan Balasan