PADANG,NUSATIME— Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Barat menunjuk Editiawarman sebagai Ketua Panitia Pelaksana Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumbar menuai beragam reaksi publik.
Penunjukan ini langsung memantik perhatian luas, khususnya di kalangan insan olahraga Ranah Minang yang mempertanyakan rekam jejak serta integritas figur yang diberi amanah memimpin agenda pesta olahraga terbesar di daerah tersebut.
Langkah penunjukan ini memicu publik melancarkan penelusuran jejak digital terkait latar belakang Editiawarman. Pasalnya, nama yang bersangkutan sempat mencuri perhatian publik pada tahun 2023 lalu saat menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang.
Kala itu, Editiawarman mengundurkan diri dari jabatannya setelah diterpa isu miring terkait dugaan selingkuh menyusul beredarnya foto asusila di media sosial. Kasus tersebut sempat menjadi perhatian aparat penegak hukum dan instansi terkait setelah dilaporkan langsung oleh pihak keluarga (istri dan anak).
Munculnya kembali nama Editiawarman di panggung publik sebagai Ketua Pelaksana Porprov membuat publik dan praktisi olahraga mempertanyakan standar evaluasi integritas serta pertimbangan kepemimpinan yang digunakan KONI Sumbar.
Gusrial pemerhati olahraga yang juga Ketua Pengprov Cabang Olahraga Sumbar menyatakan, kepemimpinan ajang olahraga bergengsi tidak hanya berfokus pada kesiapan teknis atau manajerial, tetapi juga menjaga nilai-nilai etika dan moral untuk menjaga citra positif dunia olahraga Sumatera Barat.
“Porprov itu mahkota pembinaan olahraga daerah. Menempatkan figur yang mundur dari jabatan akibat kasus etik sebagai nakhoda Porprov jelas merusak citra sportivitas itu sendiri,” tegas pemimpin olahraga berkuda ini saat menanggapi terbitnya SK Ketua Umum KONI Sumbar Nomor 135 Tahun 2026 di Padang, Jumat (28/8/26)
Menurut Gusrial, dunia olahraga menjunjung tinggi nilai integritas dan kejujuran. Ketika pucuk pimpinan penyelelenggara memiliki rekam jejak yang cacat secara moral, kepemimpinannya akan meruntuhkan kepercayaan publik dan atlet.
“Bagaimana kita bisa menanamkan nilai moral dan disiplin kepada atlet muda, jika pemimpin yang mengurus mereka justru figur yang pernah meletakkan jabatan karena masalah etik? Sumbar tidak kekurangan tokoh berintegritas. Keputusan ini menunjukkan Pemprov lebih mementingkan bagi-bagi posisi ketimbang menjaga marwah olahraga,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa KONI Pusat berulang kali menekankan pentingnya menjaga marwah, standar moral, dan nilai etika dalam tata kelola olahraga nasional.
“KONI Pusat selalu mengingatkan kita bahwa olahraga bukan sekadar urusan meraih medali atau sukses penyelenggaraan fisik, melainkan penanaman nilai moral dan integritas. Peringatan itu harusnya jadi acuan KONI Sumbar,” ujar Gusrial.
Menurutnya, mengabaikan rekam jejak etika sama saja dengan menyepelekan arahan pimpinan olahraga nasional dan merusak marwah Ranah Minang.
“Jika masalah moral ini diabaikan, kita sama saja mencederai kepercayaan KONI Pusat dan mencoreng nilai Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Jangan sampai demi kepentingan pragmatis, standar moral organisasi dilanggarkan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Barat resmi membentuk Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumbar Tahun 2026. Dalam kepanitiaan tersebut, Editiawarman dipercaya sebagai Ketua Panitia Pelaksana.
Pembentukan Panitia Besar (PB) Porprov XVI Sumbar tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Sumbar Nomor 135 Tahun 2026 yang ditetapkan di Padang pada 24 Agustus
Dalam SK yang ditandatangani Ketua Umum KONI Sumbar Hamdanus itu, Editiawarman didampingi Alvira, SH sebagai Wakil Ketua I, Dolla Indra sebagai Wakil Ketua II, Zulfadhli Muchtar sebagai Sekretaris, dan Halim Fitra Setiawan sebagai Bendahara.
SK tersebut sekaligus mencabut SK KONI Sumbar Nomor 103 Tahun 2026 tentang Tim Persiapan Porprov XVI. Panitia Besar yang baru dibentuk bertugas melanjutkan pekerjaan Tim Persiapan Porprov.
Hingga berita ini diturunkan, insan olahraga dan publik Sumbar terus menanti klarifikasi resmi dari pihak penyelenggara terkait dasar pertimbangan penunjukan tersebut guna memastikan persiapan Porprov tetap berjalan transparan dan kondusif.(**)
Tinggalkan Balasan