- Berdasarkan Statuta PSSI 2025, mekanisme pemilihan Ketua PSSI tingkat Kabupaten/Kota ditiadakan dan diganti dengan sistem penunjukan langsung oleh Ketua PSSI Provinsi.
- Kebijakan penunjukan langsung ini diterapkan guna menyelaraskan roda organisasi, memutus mata rantai konflik internal, serta menghindarkan kepengurusan daerah dari intervensi politik lokal.
- Regulasi baru ini juga merombak struktur organisasi sepak bola di daerah agar lebih ramping dan efektif, termasuk menghapus keberadaan Komite Eksekutif (Exco) di tingkat PSSI Provinsi.
PADANG, NUSATIME.ID – Sembari menanti pelaksanaan kongres pemilihan Ketua PSSI Sumatera Barat, publik sepak bola di sejumlah kabupaten dan kota turut menunggu kepastian sosok pemimpin baru di daerah mereka. Namun, berbeda dengan tingkat provinsi yang masih mempertahankan mekanisme pemilihan melalui kongres, pengisian pucuk pimpinan PSSI kabupaten/kota kini mengalami perubahan mendasar.
Seiring berakhirnya masa bakti kepengurusan PSSI di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat, ketua PSSI di tingkat daerah tidak lagi ditentukan melalui pemungutan suara anggota dalam kongres. Berdasarkan regulasi terbaru organisasi, posisi tersebut kini ditunjuk langsung oleh PSSI Provinsi.
Pengamat sepak bola Sumatera Barat, Renol Palek Fadli, menjelaskan bahwa perubahan mekanisme suksesi ini merupakan implementasi dari Statuta PSSI terbaru yang telah disahkan dalam Kongres Tahunan PSSI pada 2025 lalu.
“Berdasarkan perubahan Statuta PSSI yang disahkan pada kongres tahunan 2025, ketua PSSI Kabupaten/Kota memang tidak lagi dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung di daerah, melainkan ditunjuk langsung oleh PSSI Provinsi,” ujar Renol saat dimintai keterangan di Padang, Rabu (18/11/2026).
Menurut Renol, regulasi tersebut memperkuat garis komando organisasi dari tingkat provinsi hingga ke akar rumput. Langkah PSSI pusat merombak aturan main ini dinilai memiliki urgensi kuat untuk membenahi tata kelola sepak bola daerah yang selama ini kerap terhambat oleh dinamika non-teknis.

“Kebijakan ini diterapkan untuk menyelaraskan gerak organisasi daerah dengan provinsi. Selama ini, proses pemilihan di tingkat kabupaten/kota sering kali memicu friksi internal atau bahkan rentan terhadap intervensi politik lokal. Situasi seperti itulah yang kerap menghambat jalannya roda pembinaan dan kompetisi sepak bola di daerah,” papar Renol.
Ia menilai, sistem penunjukan langsung dapat memutus mata rantai konflik pasca-kongres di tingkat kabupaten/kota. Dengan skema ini, PSSI Provinsi memiliki keleluasaan untuk menempatkan figur yang dinilai memiliki kapasitas, integritas, serta visi yang selaras dengan program kerja provinsi maupun pusat.
Lebih jauh, Renol menyoroti bahwa pembaruan dalam Statuta PSSI 2025 tidak hanya menyentuh aspek suksesi kepemimpinan, tetapi juga merombak struktur dan nomenklatur organisasi di tingkat daerah agar lebih ramping dan efektif.
“Selain penunjukan ketua kabupaten/kota, perubahan statuta di tingkat daerah juga mencakup penyesuaian struktur dan nomenklatur organisasi. Salah satu yang paling signifikan adalah penghapusan jabatan Komite Eksekutif (Exco) di tingkat PSSI Provinsi, serta penyesuaian istilah-istilah organisasi di daerah,” tambahnya.
Momentum berakhirnya masa kepengurusan PSSI Sumbar dan beberapa PSSI kabupaten/kota saat ini diharapkan menjadi titik balik pembenahan tata kelola. Renol mengingatkan bahwa kewenangan besar yang kini dipegang PSSI Provinsi harus diimbangi dengan objektivitas dan akuntabilitas.
“Tantangannya ke depan adalah bagaimana pengurus PSSI Provinsi yang terpilih nanti benar-benar menggunakan kewenangan ini secara objektif untuk menunjuk sosok yang tepat dan paham sepak bola, sehingga tujuan utama memajukan prestasi sepak bola Sumatera Barat dapat tercapai,” pungkasnya. (**)



Tinggalkan Balasan