NUSATIME.ID – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah selama 60 hari, mulai 16 November 2026 hingga 18 Januari 2027.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi menghadapi meningkatnya potensi bencana selama puncak musim hujan, terutama banjir, banjir bandang, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem.

Penetapan status tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 360-693-2026 yang ditandatangani Gubernur Mahyeldi pada 17 November 2026.

Peningkatan kewaspadaan dilakukan menyusul perkiraan puncak musim hujan pada November dan Desember 2026. Selain itu, perkembangan bibit siklon tropis 92B dan 96S turut menjadi perhatian dalam pemantauan kondisi atmosfer.

13 Daerah di Sumbar Masuk Kategori Siaga Tinggi

Dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, terdapat 13 kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang masuk kategori siaga tinggi berdasarkan peringatan BMKG.

Daerah tersebut meliputi Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Sijunjung, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Solok, Dharmasraya, Solok Selatan, dan Lima Puluh Kota.

Potensi bencana yang perlu diantisipasi meliputi banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, serta cuaca ekstrem.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat sejumlah wilayah Sumbar memiliki kawasan rawan bencana, khususnya di sekitar aliran sungai dan daerah perbukitan.

Sistem Komando Penanganan Bencana Diaktifkan

Sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan, Pemprov Sumbar juga mengaktifkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana selama masa siaga berlangsung.

Pusat koordinasi penanganan bencana ditempatkan di Gedung Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Provinsi Sumatera Barat.

Melalui sistem tersebut, koordinasi lintas instansi akan dilakukan untuk mendukung kesiapan personel, peralatan, serta langkah penanganan apabila terjadi bencana di wilayah Sumbar.

Seluruh perangkat daerah dan instansi terkait dilibatkan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Status siaga darurat ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan bencana selama musim hujan.

Dengan masa berlaku hingga 18 Januari 2027, masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Barat diharapkan turut meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca dan potensi bencana hidrometeorologi.

Terutama warga yang bermukim di sekitar bantaran sungai, kawasan perbukitan, dan wilayah yang memiliki riwayat banjir maupun tanah longsor. (*)