Oleh: Faisal Budiman, S.H.
(Wartawan Utama / Pemegang Number One Press Card)
Wacana mengenai keterbatasan alokasi uang pembinaan bagi atlet binaan Sumatera Barat pada tahun 2026 memantik keprihatinan mendalam. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa para atlet yang dipersiapkan menghadapi Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (BK PON) 2027 dan PON 2028 harus menerima realitas pahit, uang pembinaan hanya dialokasikan selama lima bulan dalam setahun.
Tentu kita berharap kabar ini tidak terbukti di lapangan. Namun, jika rumor tersebut mengkristal menjadi kebijakan nyata, ini adalah alarm bahaya menyala merah bagi masa depan prestasi olahraga Ranah Minang.
Uang pembinaan bukanlah sekadar “honor tambahan” atau belas kasih pemerintah daerah kepada para patriot olahraga. Dalam industri dan pembinaan prestasi modern, insentif bulanan adalah urat nadi kehidupan atlet. Dana tersebut menjadi sarana utama pemenuhan gizi berstandar tinggi, pemulihan fisik (recovery), pemenuhan nutrisi dan suplemen penunjang, hingga penyediaan peralatan latihan pribadi.
Ketika hak dasar ini tersendat, apalagi tidak dibayarkan utuh selama 12 bulan, dampak domino yang ditimbulkan akan sangat sistemik dan merusak.
Persiapan menuju ajang bergengsi BK PON 2027 dan PON 2028 membutuhkan intensitas latihan yang menguras fisik secara berkelanjutan. Tanpa asupan gizi yang terukur sepanjang tahun, performa fisik atlet dipastikan merosot tajam. Kita tidak bisa menuntut atlet bertarung membawa nama daerah jika kebutuhan mendasar mereka untuk menjaga kondisi tubuh justru diabaikan.
Dampak paling fatal dari ketidakpastian kesejahteraan ini adalah migrasi atlet. Sangat rasional jika para atlet akhirnya memilih hengkang dan membela provinsi lain yang menawarkan apresiasi, kepastian, serta fasilitas pembinaan yang lebih layak.
Fenomena eksodus atlet berprestasi akibat minimnya perhatian daerah asal bukanlah cerita baru dalam peta olahraga nasional. Jangan sampai Sumatera Barat hanya menjadi lokasi “menanam”, sementara daerah lain yang “memetik hasilnya” akibat kelalaian kita dalam menjaga aset terbaik daerah.
Fokus dan mentalitas juara dibangun di atas ketenangan pikiran. Ketika atlet dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan biaya latihan harian, konsentrasi mereka dipastikan terpecah. Harapan membawa pulang medali emas akan buyar jika pikiran mereka disibukkan oleh persoalan perut dan keberlangsungan hidup.
Pemerintah Daerah bersama seluruh pemangku kepentingan olahraga di Sumatera Barat, termasuk KONI dan pengurus cabang olahraga (cabor), harus segera duduk bersama. Perlu ada evaluasi menyeluruh untuk memastikan hak-hak atlet terpenuhi secara utuh dan tepat waktu. Olahraga prestasi tidak bisa dikelola secara amatur, setengah hati, atau dengan sistem “tambal sulam”.
Jika Sumatera Barat serius ingin melihat benderanya berkibar tinggi di podium tertinggi PON 2028, komitmen anggaran pembinaan sejak tahun 2026 ini adalah harga mati. Jangan biarkan keringat para atlet yang berjuang mengharumkan nama daerah terbayar dengan kekecewaan dan ketidakpastian. (**)
Tinggalkan Balasan