PADANG – Kabar baik datang bagi perekonomian Sumatera Barat. Laju inflasi bulanan di provinsi ini mulai menunjukkan perlambatan pada Juni 2026 setelah sempat meningkat pada bulan sebelumnya.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Sumatera Barat pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,50 persen secara bulanan (month to month/mtm), lebih rendah dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 0,90 persen (mtm).
Meski demikian, secara tahunan inflasi Sumatera Barat meningkat menjadi 4,70 persen (year on year/yoy). Namun secara kumulatif sejak Januari hingga Juni 2026, inflasi masih tergolong rendah, yakni 0,98 persen (year to date/ytd).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Barat, M. Abdul Majid Ikram, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan prospek inflasi daerah masih berada dalam jalur sasaran nasional.
“Perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi tekanan inflasi tahunan, prospek pencapaian inflasi 2026 sesuai sasaran 2,5% ± 1% masih terjaga,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (2/7).
Menurut Abdul Majid, melandainya inflasi Juni terutama dipengaruhi menurunnya tekanan pada kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food).
Inflasi kelompok tersebut turun signifikan menjadi 0,56 persen pada Juni dari 2,47 persen pada Mei 2026.
“Penurunan terjadi seiring meredanya harga cabai merah dan berlanjutnya penurunan harga daging ayam dan telur ayam ras. Secara akumulatif hingga Juni 2026, kelompok bahan pangan bergejolak bahkan masih mencatatkan deflasi sebesar -3,28 persen (ytd), sehingga menjadi faktor utama yang menjaga inflasi Sumatera Barat tetap terkendali,” katanya.
Turunnya harga unggas dipicu kondisi excess supply atau melimpahnya pasokan day old chick (DOC) secara nasional sehingga meningkatkan pasokan ayam di pasar.
Sejumlah komoditas pangan bahkan mengalami deflasi cukup dalam. Daging ayam ras mencatat deflasi 7,32 persen dengan andil minus 0,10 persen, sedangkan telur ayam ras turun 4,33 persen dengan andil minus 0,03 persen.
Selain itu, komoditas hortikultura seperti sawi hijau, buncis, dan kangkung masing-masing turut menyumbang andil deflasi sebesar minus 0,01 persen.
Di tengah meredanya tekanan harga pangan, inflasi Juni justru didorong oleh kelompok transportasi dan energi.
Abdul Majid menjelaskan, harga bensin mengalami inflasi 3,28 persen (mtm) dengan andil 0,14 persen setelah adanya penyesuaian harga BBM non-subsidi pada awal Juni 2026.
Tarif angkutan udara juga meningkat 6,01 persen (mtm) dengan andil 0,03 persen, dipengaruhi kenaikan harga avtur serta meningkatnya permintaan perjalanan selama libur sekolah.
Selain itu, bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi 3,20 persen akibat kenaikan harga LPG non-subsidi yang dipengaruhi tingginya harga energi global.
Secara spasial, inflasi bulanan terendah tercatat di Kota Bukittinggi sebesar 0,35 persen dan Kota Padang sebesar 0,36 persen, didukung tekanan harga pangan yang relatif terkendali meski terjadi kenaikan harga bensin dan tarif angkutan udara.
Sebaliknya, inflasi bulanan tertinggi terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 1,01 persen, disusul Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,61 persen, yang dipengaruhi kenaikan harga bensin, cabai merah, serta komoditas hortikultura akibat gangguan cuaca.
Sementara secara tahunan, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Dharmasraya sebesar 5,91 persen, diikuti Kabupaten Pasaman Barat 5,90 persen, Kota Bukittinggi 4,52 persen, dan Kota Padang 4,19 persen.
Untuk menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat terus memperkuat sinergi melalui sejumlah langkah strategis.
Upaya tersebut meliputi percepatan rekonstruksi sarana dan prasarana pascabencana guna mendukung kelancaran distribusi, intensifikasi operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan prinsip 3 Tepat, optimalisasi kerja sama antardaerah berbasis neraca pangan, hingga penguatan ketahanan pasokan hortikultura melalui pengembangan urban farming dan kelompok tani sebagai champion komoditas cabai dan bawang merah.
Meski optimistis inflasi tetap berada dalam sasaran nasional, BI mengingatkan masih terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi hingga akhir tahun.
“Mengacu pada terjaganya inflasi Sumbar secara akumulatif, inflasi Sumatera Barat pada tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dan berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1 persen (yoy). Meski demikian sejumlah risiko perlu tetap diwaspadai, antara lain potensi kenaikan harga komoditas pangan dari wilayah terdampak El Nino yang dikonsumsi masyarakat Sumbar, peningkatan harga energi global, disrupsi rantai pasok, peningkatan biaya logistik, potensi aliran keluar komoditas pangan akibat disparitas harga antarwilayah, bencana alam, serta tekanan depresiasi nilai tukar rupiah yang berpotensi meningkatkan imported inflation dan biaya input,” ujar Abdul Majid.
Dengan inflasi kumulatif yang masih berada di bawah satu persen hingga pertengahan tahun, Sumatera Barat dinilai masih memiliki ruang yang cukup untuk menjaga stabilitas harga hingga akhir 2026, meski tantangan dari faktor cuaca, energi global, dan kondisi ekonomi internasional tetap perlu diantisipasi.
Tinggalkan Balasan