- Kepemimpinan induk organisasi olahraga Sumatera Barat dinilai makin sentralistik dan mengabaikan prinsip musyawarah mufakat, sehingga memicu penyeragaman kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil tiap cabang olahraga.
- Praktik mencatut nama figur pimpinan daerah untuk melegitimasi keputusan sepihak dinilai telah mengaburkan mekanisme formal dan merusak independensi tata kelola organisasi.
- Pendekatan kepengurusan yang tidak inklusif tersebut berisiko mematikan motivasi atlet serta pelatih, yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan prestasi olahraga Ranah Minang di kancah nasional.
Oleh: Faisal Budiman, S.H
(Wartawan Utama / Pemegang Number One Press Card)
Gaya kepemimpinan yang cenderung sentralistik dan kurang membuka ruang dialog merupakan tantangan nyata bagi keberlanjutan prestasi olahraga.
Di Ranah Minang, keberhasilan sebuah lembaga sangat bergantung pada sejauh mana nilai-nilai musyawarah dan kebersamaan dirawat dengan baik.
Mencermati dinamika induk organisasi olahraga Sumatera Barat belakangan ini, timbul keprihatinan terkait kecenderungan pengambilan keputusan yang terkesan sepihak.
Ketika kebijakan disusun tanpa melandaskan diri pada aspirasi bersama, ekosistem pembinaan atlet berisiko mengalami keretakan dari dalam.
Hal yang tak kalah menyita perhatian adalah munculnya kecenderungan membawa atau mengatasnamakan figur pimpinan daerah untuk melegitimasi langkah kepengurusan. Praktik semacam ini tidak hanya mengaburkan mekanisme formal organisasi, tetapi juga mengikis kemandirian tata kelola olahraga itu sendiri.
Falsafah Minangkabau sejatinya telah meletakkan fondasi yang sangat kokoh mengenai hakikat seorang pemimpin.
“Pemimpin itu diambak dek anak buah, ditinggikan sarantiak, didahulukan salangkah. Kayu gadang di tangah koto, pelindung nan hitam dek paneh, nan basah dek hujan.”
Seorang tokoh olahraga mengemban amanah sebagai pengayom yang merangkul seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan yang mengedepankan kehendak pribadi maupun sikap reaktif bak “anak kaciak” sepatutnya dihindari demi menjaga marwah kepemimpinan.
Kondisi hari ini seolah menguji kembali komitmen kita pada prinsip dasar musyawarah, “Bulek aia dek pembuluh, bulek kato dek mufakat.” Keputusan yang dipaksakan, terlebih yang bersandar di balik nama besar pimpinan daerah, pada akhirnya hanya melahirkan tata kelola yang rapuh dan kehilangan legitimasi moral di mata publik olahraga.
Dampak keterbatasan ruang gerak ini mulai dirasakan oleh pengurus cabang olahraga (cabor). Padahal kita memahami, “Lain piriak lain pinggan, lain cabor lain pulo kabutuhannyo.” Penyeragaman kebijakan tanpa mempertimbangkan karakter dan kebutuhan riil tiap cabor di lapangan justru berpotensi mematikan potensi daerah.
Kebijakan yang kurang inklusif berisiko mengesampingkan atlet dan pelatih potensial. Sikap yang mengesankan keberjalanan sendiri tanpa memedulikan dinamika sekitar, ibarat “Bak cando jawi diiriak, manuruik jalannyo surang”, lambat laun dapat memadamkan motivasi para pejuang olahraga Ranah Minang. Tak heran jika sosok-sosok kritis memilih berjarak, menyisakan struktur yang minim dinamika pemikiran strategis.
Harapan besar tentu tertumpang pada hadirnya kepemimpinan yang bertindak sebagai pengayom sejati. Pemimpin yang memahami kebutuhan sarana, anggaran, dan pembinaan usia dini secara adil yang mengambil keputusan berdasarkan konsensus organisasi tanpa perlu “menjual” nama pimpinan daerah demi mengamankan posisi, serta yang mampu menyatukan perbedaan demi mewujudkan cita-cita bersama: “Mambangkik batang tarandam” di kancah nasional.
Kehormatan dan prestasi olahraga Ranah Minang harus diletakkan jauh di atas agenda kelompok maupun kepentingan jangka pendek. Sebab, jika tata kelola yang mengedepankan kehendak sepihak ini terus dibiarkan tanpa evaluasi mendalam, penurunan prestasi daerah hanyalah soal waktu.
Sebagaimana pesan bijak mengingatkan, “Aia tenang mambawa hanyuik.” Olahraga prestasi hanya akan mekar di tanah yang dipupuk oleh kebersamaan, keterbukaan, dan niat tulus untuk mengabdi. (**)
Tinggalkan Balasan