PADANG, NUSATIME.ID— Fenomena antrean panjang kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU Sumatera Barat (Sumbar) kembali terjadi. Masalah klasik kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ini pun memicu sorotan tajam dari Pemerintah Provinsi Sumbar.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Rusemy, menegaskan bahwa akar masalah kelangkaan ini tidak lepas dari lemahnya pengawasan di lapangan. Ia menyoroti maraknya praktik “pelangsiran” modus satu kendaraan mengisi BBM subsidi berulang kali dalam sehari yang menjadi biang kerok terkurasnya pasokan BBM untuk masyarakat luas.
“Praktik ini mengindikasikan adanya penyalahgunaan kuota oleh oknum demi keuntungan pribadi. Dampaknya, warga biasa dan pelaku usaha kecil harus terjebak antrean berjam-jam,” ujar Vasko yang dikutip dari TribunPadang.com, Rabu (2/9/26).
Guna menghentikan kebocoran tersebut, Pemprov Sumbar mendesak penerapan skema dan sistem pengawasan terintegrasi yang mampu memantau pola pengisian kendaraan secara real-time. Langkah presisi ini dinilai mendesak agar distribusi BBM benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh spekulan.
Selain pengetatan di tingkat SPBU, Vasko juga menggarisbawahi pentingnya transparansi serta ketepatan perhitungan kuota, khususnya untuk jenis solar subsidi. Ia menilai keterlibatan pemda dalam penetapan alokasi BBM adalah kunci mutlak.
Tanpa masukan dan data riil dari daerah yang memahami dinamika kebutuhan di lapangan, alokasi yang ditetapkan pemerintah pusat dikhawatirkan akan selalu timpang dan gagal mencukupi kebutuhan nyata masyarakat Sumatera Barat. (**)
Tinggalkan Balasan