Jakarta, Nusatime.id – Sekretaris Jenderal DPP HMD GEMAS INDONESIA, Yusuf Supriadi, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi dampak pembatasan biaya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maksimal Rp3.000 per porsi. Kebijakan tersebut dikhawatirkan menyulitkan dapur dengan jumlah penerima manfaat relatif sedikit dan memicu pengurangan relawan.
Menurut Yusuf, efisiensi anggaran merupakan langkah penting. Namun, penerapannya harus mempertimbangkan kebutuhan minimum operasional dapur serta dampaknya terhadap tenaga pelaksana dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Semangat efisiensi tentu kita dukung. Tetapi, perhitungannya harus melihat kenyataan di lapangan. Jangan sampai penghematan anggaran justru membuat dapur kesulitan beroperasi dan relawan kehilangan sumber penghasilan,” ujarnya.
Ia mencontohkan SPPG yang melayani 1.500 penerima manfaat. Dengan asumsi satu porsi untuk setiap penerima manfaat dalam sehari pelayanan, anggaran operasional yang tersedia maksimal Rp3.000 × 1.500 porsi = Rp4.500.000 per hari pelayanan.
Dana tersebut harus mencukupi BBM kendaraan distribusi MBG, listrik, internet, gas, serta perlengkapan penunjang seperti plastik sampah, masker, sarung tangan, tali plastik, dan kebutuhan lainnya.
Menurut Yusuf, selain honor relawan, gaji ahli gizi dan staf akuntan juga menjadi beban biaya operasional SPPG. Kondisi ini semakin mempersempit ruang anggaran bagi dapur dengan jumlah penerima manfaat yang terbatas.
“Dengan anggaran Rp4,5 juta per hari pelayanan, seluruh kebutuhan operasional, honor relawan, serta gaji ahli gizi dan staf akuntan harus ditanggung. Kondisi riil seperti inilah yang kami harapkan menjadi pertimbangan BGN,” katanya.
Yusuf menjelaskan, sejumlah biaya dasar dapur tidak otomatis turun sebanding dengan jumlah porsi. Kebutuhan tenaga untuk pengolahan makanan, pencucian, kebersihan, distribusi, pengawasan gizi, dan administrasi keuangan tetap harus dipenuhi agar pelayanan berjalan baik.
Apabila anggaran tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, pengelola dikhawatirkan terpaksa mengurangi jumlah relawan dalam jumlah cukup besar.
“Relawan sudah ikut menopang program ini dan banyak yang menggantungkan penghasilan keluarganya dari pekerjaan tersebut. Jangan sampai mereka menjadi pihak yang paling berat menanggung konsekuensi penyesuaian kebijakan,” tegasnya.
Ia mengingatkan, mayoritas relawan yang dimaksud merupakan warga di sekitar SPPG. Pengurangan tenaga karena keterbatasan anggaran berpotensi menimbulkan keberatan, protes, dan ketegangan sosial yang harus dihadapi langsung oleh kepala SPPG, mitra, serta yayasan.
Situasi itu juga dapat menimbulkan tekanan psikologis yang berat. Di satu sisi, pengelola wajib mematuhi ketentuan anggaran. Di sisi lain, mereka harus menghadapi warga yang kehilangan penghasilan dan tetap menjaga pelayanan kepada penerima manfaat.
“Kepala SPPG dan mitra jangan dibiarkan menanggung sendiri dampak sosial kebijakan. Kami berharap Kepala BGN mempertimbangkan persoalan ini secara menyeluruh, baik dari aspek ekonomi, sosial, hukum, maupun politik,” ujar Yusuf.
Menurutnya, kekecewaan yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi konflik dan mengganggu operasional dapur. Pada akhirnya, kondisi tersebut berisiko memengaruhi pelayanan kepada penerima manfaat serta keberhasilan program strategis Presiden.
Ia juga mengingatkan bahwa keluhan masyarakat yang dibiarkan berlarut-larut dapat menggerus kepercayaan publik dan berpotensi menjadi beban politik menjelang 2029. Karena itu, pendekatan dialog dan penyelesaian yang adil perlu diutamakan sejak awal.
Yusuf berharap BGN membuka dialog bersama organisasi mitra, kepala SPPG, yayasan, dan perwakilan relawan. Evaluasi perlu mencakup biaya minimum operasional dapur, penyesuaian berdasarkan skala pelayanan, kejelasan pembiayaan tenaga ahli, serta masa transisi dan perlindungan bagi relawan yang terdampak.
“Kami ingin MBG berhasil dan berkelanjutan. Efisiensi harus berjalan bersama perlindungan relawan, kepastian bagi pengelola, dan terjaganya kualitas makanan. Kebijakan yang bijaksana akan memperkuat dukungan masyarakat terhadap program ini,” pungkasnya. (*/Marlis )
Tinggalkan Balasan