- Kementerian Kesehatan menerapkan efisiensi biaya obat dan alat medis melalui sistem pengadaan terpusat berbasis data SatuSehat yang berhasil menghemat anggaran hingga Rp2 triliun.
- Sistem akreditasi rumah sakit direformasi menjadi berbasis hasil klinis (clinical outcome) secara real-time guna menjamin keselamatan pasien dan mutu pelayanan medis.
- Pemerintah mempercepat pencairan klaim BPJS Kesehatan senilai Rp20 triliun pada Agustus 2026 sekaligus memperluas kolaborasi dengan rumah sakit swasta untuk pengampuan layanan medis canggih.
JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan perubahan besar dalam tata kelola pelayanan kesehatan nasional. Selain menerapkan efisiensi biaya pengobatan, pemerintah juga merombak sistem akreditasi rumah sakit (RS) menjadi berbasis hasil klinis (clinical outcome) untuk menekan inflasi biaya kesehatan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap keselamatan pasien.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan langkah efisiensi tersebut dilakukan melalui pemusatan pengadaan (pool procurement) obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) berbasis data SatuSehat. Kebijakan itu akan diperluas ke seluruh rumah sakit pemerintah maupun swasta agar harga obat dan alat kesehatan semakin terjangkau.
“Langkah efisiensi ini akan kami buka juga untuk seluruh RSUD dan rumah sakit swasta agar harga obat dan alat kesehatan di seluruh Indonesia bisa jauh lebih murah,” kata Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu (26/7/2026).
Menurut Budi, transparansi dalam sistem pengadaan tersebut telah menghasilkan penghematan anggaran farmasi tahap awal sebesar Rp1 triliun hingga Rp2 triliun.
Tak hanya mengendalikan biaya, Kemenkes juga mengubah mekanisme penjaminan mutu rumah sakit. Jika sebelumnya akreditasi dilakukan melalui evaluasi administrasi setiap lima tahun, kini penilaian akan dilakukan secara real-time berdasarkan angka kesembuhan dan keselamatan pasien (survival rate).
“Mutu rumah sakit tidak bisa hanya di atas kertas. Kita akan ukur dari hasil tindakan medisnya. Jika ada rumah sakit yang tingkat kegagalan operasinya tinggi, status akreditasinya bisa langsung kita turunkan di tengah jalan. Ini bentuk perlindungan terhadap keselamatan masyarakat,” tegas Budi.
Di sisi lain, pemerintah memastikan percepatan pencairan klaim BPJS Kesehatan senilai Rp20 triliun pada Agustus 2026. Dana tersebut diprioritaskan untuk menjaga stabilitas arus kas rumah sakit agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Langkah itu dinilai penting mengingat besarnya peran rumah sakit swasta dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Berdasarkan data Kemenkes, sebanyak 1.699 rumah sakit swasta atau 83,7 persen telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, 1.214 rumah sakit swasta atau 71,4 persen telah memenuhi 12 kriteria Kamar Rawat Inap Standar (KRIS), sementara 1.587 rumah sakit swasta telah menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME).
Kemenkes juga memperluas akses pelayanan penyakit berat dengan melibatkan rumah sakit swasta dalam program pengampuan layanan unggulan.
Pada 2026, enam rumah sakit swasta telah ditetapkan sebagai bagian dari 54 Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama (RSPPU). Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 154 RSPPU pada 2030.
“Kolaborasi langsung ini telah berjalan dalam bentuk pengampuan layanan medis canggih. Beberapa di antaranya adalah kerja sama RSUP dr. Sardjito dengan RS Royal Mandaya Puri untuk transplantasi ginjal, serta kolaborasi RSCM dengan RS Ciputra Raya Tangerang dan RS Ciputra Citra Garden Citi untuk layanan sel punca (stem cell),” ucap Budi.
Melalui pengendalian biaya layanan kesehatan, transparansi mutu rumah sakit, serta pemerataan teknologi medis, Budi optimistis masyarakat Indonesia akan memperoleh pelayanan kesehatan berkelas dunia tanpa harus berobat ke luar negeri. (fix)
Tinggalkan Balasan