- Koalisi akademisi, peneliti, dan pegiat masyarakat sipil meluncurkan "kabinet bayangan" sebagai oposisi berbasis bukti untuk mengawasi serta mengevaluasi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
- Kehadiran kabinet bayangan bertujuan memperkuat fungsi checks and balances di tengah melemahnya peran pengawasan DPR akibat mayoritas partai politik bergabung dalam koalisi pemerintah.
- Pengamat politik Adi Prayitno menilai fenomena ini sebagai konsekuensi wajar dalam sistem demokrasi yang mengindikasikan masih terbukanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik konstruktif.
JAKARTA – Pengamat politik Adi Prayitno, mengungkapkan bahwa kemunculan kabinet bayangan yang digagas kalangan akademisi, peneliti, dan pegiat masyarakat sipil merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi yang membuka ruang bagi berbagai kelompok untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
Terlebih, kabinet bayangan tersebut pada dasarnya bertujuan memperkuat fungsi check and balances, terutama ketika kontrol politik dari parlemen dinilai tidak berjalan optimal dalam mengawasi kinerja pemerintah.
“Kehadiran kabinet bayangan untuk memberikan check and balances. Kenapa demikian? Karena narasi yang muncul selama ini adalah tidak pernah ada kontrol yang terjadi secara terlembaga, khususnya dari kawan-kawan politisi di Senayan,” ujarnya, Minggu 26 Juli.
Adi menilai, kemunculan kelompok-kelompok kritis seperti kabinet bayangan merupakan fenomena yang lazim dalam negara demokrasi. Sebab, dalam negara yang menganut sistem demokrasi, selalu ada ruang bagi kelompok masyarakat untuk menyampaikan pandangan yang berbeda dengan pemerintah, baik dalam bentuk kritik maupun masukan yang konstruktif.
“Karena di sebuah negara yang membuka dirinya dengan sistem demokrasi, maka salah satu yang selalu muncul adalah suara-suara yang mungkin punya narasi yang berbeda dengan keputusan politik pemerintah. Bisa sifatnya mengkritik, sifatnya konstruktif, bisa juga menyampaikan pandangan-pandangan yang berbeda,” terangnya.
Direktur Eksekutif PPI ini menambahkan, keberadaan kabinet bayangan justru menunjukkan bahwa ruang demokrasi di Indonesia masih terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. “Itu mengindikasikan betapa demokrasi di Indonesia, betapa memberikan kritik di Indonesia cukup terbuka ruangnya. Mau punya pandangan yang berbeda dengan pemerintah, ada kabinet bayangan, ini adalah bagian dari konsekuensi demokrasi,” tandas Adi.
Seperti diketahui, kabinet bayangan diluncurkan oleh koalisi akademisi, peneliti, dan pegiat masyarakat sipil sebagai kanal pengawasan alternatif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif tersebut dipanitiai pakar hukum tata negara Feri Amsari bersama Ahmad Jilul Qur’ani Farid dari Masyarakat Transparansi Indonesia.
Koalisi itu berpandangan fungsi checks and balances mengalami pelemahan setelah mayoritas partai politik bergabung dalam koalisi pemerintahan. Karena itu, kabinet bayangan diposisikan sebagai oposisi berbasis bukti yang bertugas mengevaluasi kebijakan pemerintah, menyusun alternatif kebijakan berbasis riset, serta menjadi rujukan publik dalam menilai kinerja kabinet. (**)
Tinggalkan Balasan