PADANG, NUSATIME.ID — Pemerintah Kota Padang bergerak mengunci keandalan hulu-hilir rantai pasok (supply chain) bahan pangan guna menopang keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah daerah menegaskan bahwa pasokan bahan baku tidak hanya wajib memenuhi standar mutu dan kehalalan, tetapi juga diprioritaskan menyerap hasil produksi petani serta UMKM lokal.
Kepastian arah kebijakan tersebut dimatangkan dalam Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Produksi dan Rantai Pasok Produk Pertanian untuk MBG di Balai Kota Aia Pacah, Padang, Kamis (22/10/2026).
Diskusi terfokus ini menghadirkan lintas pemangku kepentingan, di antaranya Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, akademisi Universitas Andalas Prof. James Hellyward, Ketua GAPEMBI Agung Adhitya Lingga, Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Yoice Yuliani, serta Sekretaris Satgas MBG Kota Padang Alfiadi.
Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, menyatakan bahwa Pemko Padang menggandeng Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas (Unand) untuk melakukan pemetaan, pengujian mutu, dan survei kapasitas produksi lokal. Langkah ini diambil agar pemenuhan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terukur secara akurat dan terhindar dari krisis pasokan.
“Kita ingin memastikan seluruh rantai pasok bahan pangan untuk kebutuhan MBG berjalan presisi. Pendataan dan pengujian laboratorium dilakukan agar kita tahu pasti ketersediaan serta kualitas komoditas yang dibutuhkan SPPG. Poin utamanya, kebutuhan ini harus dipenuhi oleh UMKM dan pedagang lokal Kota Padang,” tegas Raju.
Selain kepastian pasokan, Pemko Padang tengah merancang skema penyediaan pasar terintegrasi yang wajib memenuhi kriteria higienis, halal, dan berstandar kesehatan tinggi sebagai titik distribusi bahan baku MBG.
“Kami sedang menyiapkan lokasi pasar khusus yang higienis dan terjamin kehalalannya. Dengan penempatan titik distribusi terpadu di bawah pengawasan Satgas Pangan Aman, kebersihan dan kualitas bahan pangan yang masuk ke dapur SPPG benar-benar tergaransi,” tambah Raju.
Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yuliani, menjelaskan bahwa kerja sama riset bersama LPPM Unand bertujuan mengukur daya serap produk pertanian lokal sekaligus mendampingi petani serta UMKM agar mampu memenuhi standar spesifikasi teknis SPPG.
“Pendataan dan survei rantai pasok ini menjadi basis data kita. Harapannya, seluruh permintaan SPPG mampu ditopang penuh oleh produk pertanian dan komoditas dari pedagang lokal Padang,” jelas Yoice.
Melalui skema integrasi rantai pasok ini, aliran dana belanja bahan pangan MBG dipastikan berputar di dalam daerah sehingga memberi efek berganda (multiplier effect) bagi peningkatan pendapatan petani, peternak, dan pelaku usaha kecil setempat.
Untuk menjamin keselamatan konsumen, Pemko Padang juga memperketat peran Satgas Pangan Aman. Pengawasan berkala dilakukan secara komprehensif mulai dari lahan pertanian, sentra pedagang, hingga rantai distribusi akhir guna membebaskan bahan baku dari cemaran berbahaya serta menjamin kepastian status halal. (**)
Tinggalkan Balasan