PADANG, NUSATIME.ID — Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik I memasuki fase krusial. Selain percepatan pembebasan lahan, pengamanan pasokan air bersih bagi warga Kota Padang menjadi perhatian utama dalam peninjauan lapangan yang dilakukan Komisi V DPR RI bersama Pemerintah Kota Padang dan pelaksana proyek PT Hutama Karya (HK), Kamis (22/10/2026).
Langkah evaluasi ini diambil untuk memastikan proyek strategis nasional tersebut berjalan tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik, khususnya ketersediaan air baku Perumda Air Minum (PDAM) Kota Padang yang berpotensi terdampak aktivitas galian di hulu sungai.
Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menegaskan seluruh pemangku kepentingan di Sumatera Barat telah berkomitmen mendukung penuh percepatan pembangunan jalan layang ini. Namun, ia mengingatkan agar dampak teknis pengerjaan fisik terhadap utilitas publik tidak diabaikan.
“Semua stakeholder di Sumbar, mulai dari tingkat kota, provinsi, hingga balai, bersepakat agar pengerjaan flyover Sitinjau Lauik ini berjalan lancar dan tepat waktu. Namun, ada beberapa persoalan mendesak yang mesti dicarikan solusi bersama, salah satunya mengantisipasi dampak terhadap penyediaan air baku di Kota Padang,” kata Zigo saat kunjungan kerja reses di lokasi proyek, Kamis (22/10/2026).
Menjelang masuknya musim hujan, Zigo meminta PT Hutama Karya memperketat penanganan teknis di wilayah hulu intake agar angka kekeruhan air (Nephelometric Turbidity Unit/NTU) dapat ditekan. Pihak kontraktor diminta menambah fasilitas pengendali sedimentasi di sekitar area penggalian tiang pondasi.
“Pihak HK sudah mulai membuat sediment trap (pembendungan penyaringan). Kami juga mendorong penambahan kolam-kolam penampungan di dekat tiang penggalian tanah agar lumpur galian tidak langsung masuk dan merusak aliran sungai,” jelas Zigo.
Sebagai bentuk kompensasi dan antisipasi risiko teknis, kontraktor berkomitmen memberikan bantuan pendukung jika terjadi lonjakan kekeruhan air akibat pengerjaan fisik. Bantuan tersebut mencakup subsidi bahan kimia penjernih air untuk Perumda Air Minum Padang serta penyediaan alat gantry guna mempermudah pembersihan endapan lumpur.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, menyoroti aspek percepatan pembebasan lahan yang kini menjadi fokus Pemerintah Kota Padang demi kelancaran konstruksi tahap selanjutnya.
Raju menyampaikan, saat ini Pemko Padang sedang merampungkan proses penetapan lokasi (penlok) untuk tujuh persil tanah pada pembebasan lahan tahap dua.
“Pagi ini kami mendampingi kunjungan kerja reses Anggota Komisi V DPR RI, Bapak Zigo Rolanda, untuk mengevaluasi progres fisik di lapangan. Fokus utama kita saat ini adalah pembebasan lahan tahap dua untuk 7 persil tanah yang sedang on process penetapan lokasi. Kita berharap seluruh tahapan ini berjalan mulus tanpa kendala berarti,” ujar Raju.
Sinergi antara DPR RI, Pemko Padang, dan BUMN pelaksana diharapkan mampu mengawal keberlanjutan proyek vital penuntas titik rawan kecelakaan Sitinjau Lauik ini, sekaligus menjamin kebutuhan dasar air bersih masyarakat Kota Padang tetap terjaga selama masa pengerjaan. (**)
Tinggalkan Balasan