NUSATIME.ID – Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keluarga (DNKK) dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Lembaga baru ini menggantikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang telah terbentuk sejak 2006.

Peresmian tersebut menjadi penanda perubahan orientasi kebijakan keuangan nasional, dari perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan menuju peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keluarga,” kata Prabowo pada akhir pidatonya dalam Rakornas TPAKD.

Setelah pembacaan pernyataan peresmian, Presiden Prabowo menekan tombol sirene sebagai simbol peluncuran DNKK.

Prosesi tersebut turut didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Peresmian DNKK sekaligus menutup rangkaian Rakornas TPAKD Tahun 2026 yang dihadiri para gubernur, bupati, penerima manfaat pembiayaan dari berbagai daerah, penyedia pembiayaan, pejabat negara, menteri, dan pimpinan lembaga.

DNKK Fokus pada Kesejahteraan Keuangan Keluarga

Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keluarga ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. Lembaga ini menggantikan DNKI yang sebelumnya dibentuk pada 2006.

Dalam struktur kepemimpinannya, Presiden Prabowo menjabat sebagai ketua. Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai ketua harian, sedangkan Ketua Dewan Komisioner OJK menjadi wakil ketua.

Adapun Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan masing-masing menjabat sebagai wakil ketua harian. Sejumlah menteri lainnya turut menjadi anggota dalam dewan tersebut.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa DNKK membawa pendekatan baru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kondisi keuangan di tingkat keluarga.

Menurut Airlangga, terdapat tiga fokus utama yang menjadi perhatian lembaga tersebut, yakni financial wellness atau kesejahteraan keuangan, financial resilience atau ketahanan keuangan dalam menghadapi guncangan, serta financial security atau rasa aman dalam mengelola keuangan.

Ketiga aspek tersebut akan dilihat berdasarkan kondisi masing-masing keluarga sebagai unit ekonomi terkecil dalam masyarakat.

“Orientasinya berubah, kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening, tetapi Bapak Presiden sudah mengubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga. Jadi, kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Bapak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga, ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga,” kata Airlangga menjelaskan fokus dari DNKK.

Perubahan orientasi tersebut menempatkan kondisi keuangan keluarga sebagai salah satu perhatian utama dalam kebijakan keuangan nasional.

Melalui DNKK, pendekatan yang sebelumnya menitikberatkan pada kepemilikan rekening diarahkan pada kesejahteraan, ketahanan, dan keamanan keuangan keluarga.