- Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menertibkan tata kelola BUMN dari praktik korupsi seiring langkah konsolidasi lebih dari 1.000 BUMN ke dalam Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara yang mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS.
- Pemerintah melakukan restrukturisasi besar-besaran dengan menargetkan penutupan sekitar 800 entitas BUMN yang tidak efisien hingga akhir tahun 2026, setelah sebelumnya berhasil menutup 240 perusahaan milik negara.
- Presiden mengajak seluruh pelaku ekonomi, mulai dari koperasi, UMKM, sektor swasta, hingga BUMN dan BUMD, untuk bersinergi membangun kekuatan ekonomi nasional melalui konsep "Indonesia Incorporated".
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pidatonya pada Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7/2026), Prabowo secara terbuka menyebut BUMN selama ini menjadi sumber praktik korupsi dan memastikan pemerintah akan melakukan penertiban secara menyeluruh.
“Dan BUMN-BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN-BUMN itu sumber korupsi,” tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menjelaskan langkah pemerintah mengonsolidasikan lebih dari 1.000 BUMN ke dalam Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia.
Menurut Prabowo, melalui konsolidasi tersebut, nilai aset yang dikelola kini mencapai sekitar 1.000 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1 triliun dolar AS.
“Kita sekarang adalah dana kedaulatan mungkin kelima atau keenam terbesar di dunia,” ujarnya.
Dengan besarnya nilai aset negara yang kini berada di bawah pengelolaan Danantara, Prabowo menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi siapa pun yang masih melakukan penyimpangan di lingkungan BUMN.
Ia bahkan menyampaikan pesan langsung kepada para pelaku korupsi agar segera menghentikan praktik yang merugikan negara dan mengembalikan kekayaan rakyat.
“Hei para koruptor, sadar diri! Hentikan praktik-praktik kau, hentikan! Rakyat tidak bodoh! Hentikan! Kembalikan kekayaan rakyat, kembalikan dengan baik,” ucap Prabowo.
Presiden menilai pembenahan BUMN menjadi langkah penting agar kekayaan negara dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, termasuk meningkatkan kesejahteraan aparatur yang memberikan pelayanan publik.
“Kita bangsa pemaaf, tapi rakyat butuh keadilan, rakyat butuh kesejahteraan. Rakyat butuh sekolah yang baik, guru-guru butuh gaji yang baik! Dokter-dokter, perawat-perawat butuh gaji yang baik,” tegasnya.
Selain menyoroti pembenahan tata kelola BUMN, Prabowo juga mengajak seluruh pelaku ekonomi nasional untuk saling memperkuat, mulai dari koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor swasta, hingga perusahaan milik negara dan daerah.
Menurutnya, seluruh elemen tersebut harus bergerak bersama dalam membangun kekuatan ekonomi nasional melalui konsep yang ia sebut sebagai “Indonesia Incorporated”.
“Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengungkapkan rencana pemerintah melanjutkan restrukturisasi BUMN dengan menutup ratusan perusahaan yang dinilai tidak efisien.
Prabowo menyatakan sekitar 240 BUMN yang tidak memberikan keuntungan bagi negara telah ditutup sejak awal masa pemerintahannya. Selanjutnya, pemerintah berencana menutup sekitar 250 entitas BUMN pada akhir Juli 2026.
Ia juga menargetkan hingga akhir tahun jumlah BUMN yang ditutup akan mencapai sekitar 800 entitas sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan milik negara. (fix)
Tinggalkan Balasan