- Badan Gizi Nasional (BGN) secara permanen menghentikan operasional 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia akibat pelanggaran standar tata kelola dan kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Penutupan dipicu oleh masalah higienitas, sanitasi, risiko keracunan, hingga ketersediaan IPAL, di mana dapur yang ditutup dipastikan tidak akan menerima kompensasi atau pembayaran lagi dari pemerintah.
- BGN memastikan pelayanan bagi penerima manfaat tetap berjalan dengan mengalihkan pasokan ke dapur terdekat, sekaligus menyiapkan sistem transparansi agar publik dapat ikut mengawasi program tersebut.
JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi dihentikan operasionalnya secara permanen karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap standar tata kelola dan kualitas layanan.
Keputusan tersebut diumumkan Kepala BGN, Sudaryono, dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).
“Kami telah menemukan adanya 833 dapur yang kami suspend per hari ini,” ujar Sudaryono.
Dapur MBG yang ditutup tersebar di berbagai wilayah Indonesia, terdiri atas 98 dapur di wilayah Sumatera, 311 dapur di wilayah Jawa dan Madura, serta 424 dapur di wilayah Kalimantan hingga Papua.
Sudaryono menegaskan, dapur yang disuspend secara permanen tidak lagi menerima pembayaran maupun kompensasi dari pemerintah karena penutupan dilakukan akibat pelanggaran.
“Dapur yang di-suspend secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu, misalnya dulu kan di-suspend tetapi tetap dibayar, kalau ini sudah di-suspend tutup, enggak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran,” tegasnya.
Menurut Sudaryono, mayoritas dapur ditutup karena tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan BGN. Pelanggaran tersebut meliputi persoalan higienitas, sanitasi, kualitas makanan, risiko keracunan, hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Terkait higienis, sanitasi, keracunan, kemudian kualitas yang tidak baik, tidak memenuhi standar yang kita inginkan. Kemudian IPAL-nya,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan bahwa penutupan permanen tersebut berbeda dengan kebijakan sebelumnya, ketika dapur yang disuspend masih memperoleh pembayaran.
“Dapur yang di-suspend secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu misalnya, dulu kan di-suspend tapi tetap dibayar. Kalau ini sudah suspend, tutup, enggak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran,” katanya.
Sudaryono menjelaskan, keputusan itu diambil untuk memastikan kualitas makanan yang diterima masyarakat tetap terjaga dan memenuhi standar keamanan pangan.
“Jadi dapur di suspend terkait higienis, keracunan, kualitas tidak memenuhi standar dan tidak baik,” jelasnya.
Meski demikian, BGN memastikan penutupan ratusan dapur tersebut tidak akan menghentikan pelayanan kepada para penerima manfaat Program MBG. Penerima manfaat akan tetap dilayani oleh dapur MBG lain yang masih beroperasi di sekitar lokasi mereka.
“Jadi intinya semua menunya tersaji dengan baik, dimakan dengan baik, dan perputaran ekonomi jalan. Jadi kita ingin everybody happy lah. Kita pastikan, usahakan (penerima manfaat dari dapur yang ditutup) bisa dicover,” pungkas Sudaryono.
Sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN, Sudaryono menegaskan komitmennya untuk memperkuat transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, BGN tengah menyiapkan sistem yang memungkinkan masyarakat ikut mengawasi kualitas menu dan pelaksanaan program secara langsung.
“Kami juga membangun sebuah transparansi, sebuah cara, dan kami akan umumkan di momen berikutnya ya bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang dibagi ini,” kata Sudaryono.
Ia menegaskan langkah penutupan ratusan dapur merupakan bagian dari upaya pembenahan menyeluruh di lingkungan BGN.
“Kami mencoba untuk bersih-bersih, kami mencoba untuk kemudian yang melanggar kami berikan sanksi,” tegasnya. (fix)
Tinggalkan Balasan