BBM Subsidi yang Menyengsarakan Rakyat

Ketika Niat Baik Negara Berubah Menjadi Beban Publik

Oleh: Drs. H. Marlis, MM, C.Med ( Ketua Umum DPN ASANTARA )

Di negeri yang mengaku kaya sumber daya energi, memperoleh BBM bersubsidi justru menjadi perjuangan harian. Di berbagai kota dan kabupaten, antrean kendaraan di SPBU telah berubah menjadi pemandangan yang dianggap biasa. Mobil mengular ratusan meter, mesin menyala berjam-jam, waktu produktif terbuang, distribusi barang terganggu, dan ekonomi rakyat dipaksa membayar harga dari sebuah kebijakan yang semakin kehilangan arah.

Ironisnya, semua itu terjadi atas nama subsidi untuk rakyat.

Secara filosofis, subsidi BBM adalah instrumen negara untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun dalam praktiknya, yang terlihat justru sebaliknya. Kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu rakyat kecil kerap menghadirkan inefisiensi, peluang penyalahgunaan, dan ketidakadilan dalam distribusi.

Pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah subsidi masih tepat sasaran, atau justru lebih banyak dinikmati oleh mereka yang mampu memanfaatkannya?

Jika setiap hari jutaan jam kerja masyarakat hilang karena antrean, jika biaya logistik terus meningkat akibat keterlambatan distribusi, dan jika pelaku UMKM harus mengorbankan waktu usahanya demi mendapatkan BBM, maka sesungguhnya rakyat sedang membayar “pajak sosial” yang tidak pernah tercatat dalam APBN.

Lebih memprihatinkan lagi, berbagai dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi terus berulang dari waktu ke waktu dan menjadi perhatian aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola distribusi masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar. Selama pengawasan belum efektif, setiap rupiah subsidi akan selalu menghadapi risiko tidak sepenuhnya sampai kepada sasaran yang dituju.

Karena itu, mempertahankan subsidi tanpa membenahi sistem bukanlah keberpihakan kepada rakyat. Sebaliknya, itu hanya memperpanjang persoalan.

Pemerintah perlu memiliki keberanian mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan subsidi BBM. Salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan adalah mengalihkan subsidi harga menjadi bantuan langsung yang lebih terukur dan tepat sasaran, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap terlindungi tanpa menciptakan antrean panjang dan distorsi ekonomi.

Keputusan seperti ini memang tidak populer. Akan ada penolakan. Akan ada risiko politik. Namun sejarah menunjukkan bahwa banyak kebijakan besar justru lahir dari keberanian mengambil keputusan yang sulit.

Obat yang pahit sering kali lebih menyembuhkan daripada gula yang menenangkan sesaat.

Sudah saatnya pemerintah berhenti mengukur keberhasilan subsidi dari besarnya anggaran yang digelontorkan. Ukurlah dari satu pertanyaan sederhana: apakah rakyat semakin mudah hidupnya, atau justru semakin lama mengantre?

Jika jawabannya adalah antrean yang semakin panjang, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya mekanisme distribusinya, tetapi juga keberanian untuk mengubah kebijakan yang sudah tidak lagi menjawab tujuan awalnya.

Sebab kebijakan publik tidak boleh dipertahankan hanya karena takut tidak populer. Kebijakan publik harus dipertahankan karena benar-benar bermanfaat bagi rakyat. (*/Marlis )