- Anggota DPD RI Irman Gusman menegaskan bahwa pers yang profesional dan independen merupakan benteng utama dalam menjaga nalar publik dan mengawal kualitas demokrasi nasional yang tengah menurun.
- Kondisi sosial masyarakat Sumatera Barat dinilai relatif kondusif, tetapi pertumbuhan ekonominya belum optimal karena masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat.
- Pengembangan sektor pariwisata serta pengelolaan tanah ulayat melalui skema kemitraan investasi dinilai menjadi kunci utama percepatan kemajuan ekonomi Sumatera Barat.
PADANG – Menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia menjadi perhatian serius Anggota DPD RI, Irman Gusman. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, ia menilai pers yang profesional, independen, dan berintegritas kini memegang peran penting sebagai benteng terakhir dalam menjaga nalar publik sekaligus mengawal keberlangsungan demokrasi.
Pernyataan itu disampaikan Irman saat menjadi narasumber dalam Dialog ASANTARA yang digelar secara terbatas bersama jajaran Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Media Online Nusantara (ASANTARA) di salah satu restoran di Kota Padang, Kamis (23/7/2026).
Dalam paparannya, Irman mengungkapkan keprihatinan terhadap sejumlah indikator yang dinilainya menunjukkan penurunan kualitas demokrasi nasional. Menurutnya, kondisi tersebut tercermin dari berbagai indeks, termasuk Indeks Demokrasi Indonesia dan indeks persepsi korupsi yang menjadi gambaran kualitas tata kelola pemerintahan serta kehidupan demokrasi di Tanah Air.
Ia juga menyoroti kondisi lembaga legislatif yang dinilai menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menurut Irman, independensi sebagian wakil rakyat kini semakin dipengaruhi kepentingan partai politik maupun kekuatan oligarki sehingga fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan tidak berjalan secara optimal.
“Untung masih ada pilar keempat demokrasi, yaitu pers. Namun, yang dipertaruhkan adalah kualitas pemberitaan. Pers harus tetap profesional, independen, akurat, dan berpihak pada kepentingan publik,” tegas Irman.
Menurutnya, demokrasi bukan sistem yang mampu menghadirkan perubahan secara instan. Demokrasi merupakan proses panjang yang hanya akan memberikan manfaat apabila dijaga melalui komitmen, etika, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.
Karena itu, ia mengajak seluruh komponen bangsa, termasuk insan pers, untuk terus menjaga kualitas demokrasi agar tidak tergerus oleh berbagai kepentingan yang berpotensi melemahkan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selain menyoroti kondisi demokrasi nasional, Irman juga berbicara mengenai perkembangan Sumatera Barat. Menurutnya, kemajuan daerah tidak bisa hanya diukur berdasarkan angka statistik semata.
Ia menilai Sumatera Barat hingga kini masih menjadi salah satu barometer nasional. Bahkan, ia mencontohkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang disebut pernah menghabiskan waktu lebih lama saat berkunjung ke Sumbar dibandingkan daerah lain.
“Kekinian, Sumbar masih jadi barometer. Bahkan seorang SBY yang biasanya hanya berkunjung paling lama dua hari. Tapi ke Sumbar dia bisa menginap empat hari lamanya. Berarti ada sesuatu yang membuatnya betah. Bahkan banyak orang di luar Sumbar mengungkapkan di Sumbarlah dia merasakan denyut kehidupan. Artinya kita punya modal dan tinggal kemampuan manajerial kita,” tegasnya.
Irman menilai kehidupan sosial masyarakat Minangkabau masih relatif kondusif dan memiliki modal sosial yang kuat. Namun, menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah belum berkembang secepat potensi yang dimiliki.
Salah satu tantangan yang masih dihadapi, kata dia, adalah budaya yang terlalu bergantung pada pemerintah pusat sehingga berpotensi menghambat lahirnya inovasi, kreativitas, dan kepemimpinan yang lebih mumpuni.
Di sisi lain, ia menilai praktik penyalahgunaan kewenangan di Sumatera Barat relatif tidak terlalu menonjol dibandingkan sejumlah daerah lainnya.
Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, Irman mendorong agar sektor pariwisata menjadi prioritas pembangunan. Menurutnya, kekayaan alam, budaya, sejarah, serta kearifan lokal Sumatera Barat merupakan aset besar yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan bahwa persoalan tanah ulayat tidak semestinya menjadi penghambat investasi. Menurutnya, berbagai skema seperti sistem sewa, kemitraan, maupun pemanfaatan bersama dapat menjadi solusi yang tetap menghormati hak masyarakat adat sekaligus membuka peluang investasi.
“Daerah akan lebih cepat maju apabila masyarakatnya berani membangun usaha, memperkuat kolaborasi, dan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki. Pemerintah memang memiliki peran penting, tetapi kemajuan tidak boleh sepenuhnya bergantung kepada pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPN ASANTARA, Drs. H. Marlis, MM, C.Med, menilai pandangan Irman Gusman menjadi pengingat bagi insan pers mengenai besarnya tanggung jawab media dalam menjaga kualitas demokrasi.
Menurut Marlis, media tidak cukup hanya menjadi yang tercepat dalam menyampaikan informasi. Akurasi, independensi, kedalaman analisis, dan keberimbangan tetap harus menjadi prioritas utama.
“Pers tidak boleh hanya berlomba menjadi yang tercepat. Yang jauh lebih penting adalah menjaga akurasi, independensi, kedalaman analisis, serta keberanian menyampaikan fakta secara berimbang. Ketika demokrasi menghadapi berbagai tantangan, media harus tetap menjadi benteng penjaga akal sehat publik, bukan justru menjadi bagian dari polarisasi maupun kepentingan kelompok tertentu,” ujar Marlis.
Ia menambahkan, melalui program Dialog ASANTARA, organisasinya akan terus menghadirkan ruang diskusi bersama berbagai tokoh nasional sebagai upaya memperluas wawasan insan pers sekaligus memperkuat peran media sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga demokrasi dan kehidupan berbangsa.
Tinggalkan Balasan