AGAM,NUSATIME.ID — Kericuhan dan aksi walkout mewarnai rapat persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang digelar Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Agam di Aula Disparpora, Selasa (8/9).
Puluhan pengurus cabang olahraga (Pengcab) di bawah naungan KONI Kabupaten Agam secara massal memilih angkat kaki dari ruang rapat.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Agam, M. Lutfhi, mendadak memanas saat para pengurus cabor mendapati kehadiran pengurus KONI Caretaker. Padahal, keberadaan Caretaker tersebut sebelumnya telah secara tegas ditolak oleh 38 Pengcab Agam.
Pengcab Orado Agam, Vera Christian, mengungkapkan bahwa kedatangan para pengurus cabor awalnya didasari niat baik untuk memenuhi undangan pemda terkait persiapan atlet menuju Porprov. Niat tersebut buyar begitu melihat dinamika di dalam ruangan.
“Awalnya kami hadir untuk menghargai dan memenuhi undangan pemda. Namun, kami memilih walkout setelah mengetahui ada pengurus KONI Caretaker di dalam rapat. Kehadiran mereka sudah ditolak oleh 38 pengcab olahraga,” ujar Vera.
Kekecewaan kian memuncak saat Sekda Agam memberikan tanggapan terkait dugaan keterlibatannya dalam penundaan Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Agam. Jawaban Sekda dinilai sangat terbatas dan menghindari akar masalah.
“Jawaban Sekda Agam hanya normatif dan tidak menyentuh substansi. Pemda seakan menutup mata. Seharusnya pemda duduk bersama pengcab untuk memverifikasi, apakah benar ada pelanggaran oleh pengurus KONI Agam. Masalah ini justru mencuat setelah ada surat pemda yang meminta penundaan Musorkab,” tambah Vera.
Ketua Esports Indonesia (ESI) Agam, Yudha Novri, menyayangkan sikap pemda yang dinilai tidak objektif. “Harapan kami pemerintah daerah mampu menjadi penengah, bukan justru berat sebelah,” tegas Yudha.
Ketua POBSI Agam, Eka Heraska, mengingatkan bahwa KONI bukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah struktur pemda, sehingga seluruh proses harus mengacu pada AD/ART.
Para pengcab mendesak pemda menghormati keputusan KONI Pusat yang telah mencabut SK KONI Caretaker dan mengakui suara mayoritas pengcab sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi.
Aksi walkout ini menjadi sinyal keras bagi Pemkab Agam.
Meski berkomitmen menjaga persiapan atlet menghadapi Porprov, puluhan Pengcab menegaskan bahwa konsolidasi olahraga daerah tidak akan pernah berjalan optimal jika kepastian tata kelola dan legalitas organisasi KONI Agam terus diintervensi. (**)
Tinggalkan Balasan