- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa membandingkan kondisi sekolah rusak dengan fasilitas dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak tepat karena sumber pendanaan dan kewenangannya berbeda.
- Pemerintah menargetkan revitalisasi sekitar 70 ribu sekolah pada 2026 dan meminta masyarakat melaporkan kerusakan bangunan sekolah melalui portal resmi Kemendikdasmen.
- Kemendikdasmen memastikan SDN Tanggirejo di Kabupaten Grobogan yang ruang kelasnya ambrol akan segera direvitalisasi sebagai bagian dari program prioritas pemerintah.
JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono akhirnya buka suara menanggapi ramainya perbandingan kondisi sekolah rusak dengan bangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beredar di tengah masyarakat.
Ia menegaskan, membandingkan dua persoalan tersebut merupakan cara pandang yang keliru karena pembangunan dapur MBG dan perbaikan sekolah berada pada mekanisme, kewenangan, serta sumber pendanaan yang berbeda.
Pernyataan itu disampaikan Sudaryono saat merespons sorotan terhadap kondisi SD Negeri Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang bangunannya rusak dan kemudian dikaitkan dengan keberadaan dapur MBG yang dinilai lebih representatif.
Sebagai putra daerah Grobogan, Sudaryono mengaku menerima banyak pertanyaan terkait persoalan tersebut. Namun, ia menegaskan kerusakan sekolah itu telah terjadi jauh sebelum Program Makan Bergizi Gratis dijalankan.
“Sekolah itu rusak bukan setelah ada MBG. Betul enggak? Mari kita objektif. Sekolah itu memang sudah rusak sebelum Program MBG berjalan,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).
Menurutnya, membangun narasi yang menghubungkan kerusakan sekolah dengan Program MBG justru tidak menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya.
“Jangan dibanding-bandingkan antara sekolah rusak dengan dapur MBG. Itu dua hal yang berbeda dan tidak bisa dipertentangkan,” tegasnya.
Sudaryono menjelaskan, dapur MBG dibangun oleh para mitra yang bekerja sama dengan BGN melalui skema kemitraan yang telah ditetapkan dan mengikuti standar operasional yang ketat.
Sementara itu, rehabilitasi maupun pembangunan sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah melalui mekanisme anggaran tersendiri.
Karena itu, menurutnya, membenturkan kedua isu tersebut hanya akan memunculkan persepsi yang tidak tepat di tengah masyarakat.
Ia mengungkapkan pemerintah sebenarnya telah melakukan perbaikan fasilitas pendidikan secara bertahap. Pada 2025, sebanyak lebih dari 16 ribu sekolah telah direnovasi. Sementara pada 2026 pemerintah menargetkan revitalisasi sekitar 70 ribu sekolah di seluruh Indonesia.
Meski demikian, Sudaryono mengakui masih ada sekolah yang mengalami kerusakan. Namun, ia meminta masyarakat melaporkan kondisi tersebut melalui mekanisme resmi agar segera ditindaklanjuti.
“Kalau menemukan sekolah yang rusak, silakan difoto lalu laporkan melalui portal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tidak perlu kemudian dibandingkan dengan dapur MBG karena memang tidak nyambung. Dapur MBG dibangun oleh mitra dengan skema yang berbeda, sedangkan perbaikan sekolah menggunakan anggaran pemerintah. Jangan seolah-olah dua hal ini dikontradiksikan,” katanya.
Menurut Sudaryono, kritik dari masyarakat tetap dibutuhkan sebagai bagian dari demokrasi. Namun, ia berharap kritik tersebut disampaikan secara proporsional dan berdasarkan fakta.
“Ini menurut saya tidak fair. Pemerintah sudah memperbaiki lebih dari 16 ribu sekolah dan sekarang menargetkan 70 ribu sekolah lagi. Lalu ketika ada satu sekolah yang rusak, kebetulan di sebelahnya berdiri dapur MBG yang bersih dan bagus, kemudian langsung dibanding-bandingkan. Tapi tidak apa-apa, itu bagian dari dinamika demokrasi,” ujarnya.
Ia kembali mengingatkan agar masyarakat menyampaikan persoalan yang ditemukan di lapangan apa adanya tanpa harus mengaitkannya dengan program pemerintah lain.
“Kalau ada sekolah yang rusak, laporkan saja sesuai mekanismenya supaya segera diperbaiki. Sampaikan apa adanya. Kalau ada persoalan, mari kita cari solusinya bersama dan segera diselesaikan,” tutur Sudaryono.
Sudaryono menambahkan, fokus utama BGN saat ini adalah memastikan seluruh dapur MBG beroperasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) agar keamanan dan kualitas makanan bagi para penerima manfaat tetap terjaga.
Kemendikdasmen Pastikan SDN Tanggirejo Segera Direvitalisasi
Sebelumnya, atap dua ruang kelas SD Negeri Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, dilaporkan ambrol sejak awal 2026 sehingga kegiatan belajar mengajar terpaksa dipindahkan ke musala demi keselamatan para siswa.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan proses revitalisasi sekolah segera dilakukan.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepala sekolah, dinas pendidikan, hingga Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah.
“Saat ini kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari kepala sekolah, dinas pendidikan, hingga BBPMP Provinsi Jawa Tengah untuk segera merevitalisasi sekolah tersebut,” ujar Gogot.
Kemendikdasmen juga akan mengundang Kepala SDN Tanggirejo ke Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) revitalisasi.
Menurut Gogot, program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pendidikan yang aman, layak, dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia. (fix)
Tinggalkan Balasan