PADANG, NUSATIME.ID— Pemerintah Kota Padang bergerak cepat menggaet dukungan pusat guna menuntaskan krisis air bersih, pengelolaan sampah, dan pemulihan infrastruktur pascabencana hidrometeorologi. Wali Kota Padang, Fadly Amran, menemui Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, di Kantor BPBPK Sumbar, Selasa (15/9/2026).
Pertemuan mendesak ini memboyong jajaran teras Pemko Padang, termasuk Sekda Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Direktur Perumda Air Minum Hendra Pebrizal, serta jajaran Kepala OPD terkait. Fokus utamanya adalah mengunci alokasi anggaran pusat untuk mempercepat pemulihan layanan dasar warga.
Fadly Amran menegaskan, krisis air bersih di Kota Padang saat ini sudah masuk kategori darurat. Kerja sama Pemko Padang dengan Universitas Andalas (Unand) dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menjadi angin segar yang harus segera direalisasikan hingga ke sambungan rumah, khususnya bagi wilayah rentan kekeringan seperti Kecamatan Pauh dan Kuranji.
“Kondisi air bersih kita sedang darurat. Kerja sama dengan Unand sudah menemukan titik terang, kita berharap berlanjut menjadi SPAM emergency dan solusi jangka panjang. Selain itu, pembangunan SPAM Gunung Pangilun harus tetap berjalan. Kami sangat berharap anggaran pemerintah pusat untuk proyek ini dapat terus diperjuangkan bagi Kota Padang,” tegas Fadly.
Terkait SPAM Gunung Pangilun, Pemko Padang kini tengah mencari formula teknis mengingat lahan yang tersedia baru 8.175 meter persegi dari kebutuhan ideal 13.000 meter persegi. Tak hanya soal air, Fadly juga mendesak percepatan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berteknologi Refuse Derived Fuel (RDF) untuk menekan beban TPA sekaligus memasok bahan bakar alternatif bagi industri semen lokal.
Menanggapi desakan tersebut, Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, memastikan pihak pusat siap mengawal usulan teknis Pemko Padang. Untuk SPAM Unand, penetapan Detail Engineering Design (DED) hingga jaringan sambungan rumah ditargetkan rampung Januari 2027, dilanjutkan proses lelang Maret 2027, dan fisik konstruksi sepanjang 2027–2028.
Mengenai kendala lahan SPAM Gunung Pangilun, BPBPK tengah melakukan uji kelayakan teknis agar proyek berpagu indikatif sekitar Rp400 miliar tersebut tetap presisi. Sementara untuk penanganan infrastruktur pemukiman terdampak banjir, Maria mengingatkan tenggat batas pembaruan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).
“Seluruh kebutuhan harus teridentifikasi secara presisi sebelum lelang agar tidak ada penanganan yang terlewat, mengingat pembaruan R3P dibatasi hingga 17 September,” pungkas Maria. (**)
Tinggalkan Balasan