PADANG, NUSATIME.ID— Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyerukan penguatan peran terpadu antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan media untuk membentengi anak-anak dari ancaman kekerasan ekstremisme.
Pesan strategis tersebut disampaikan Mahyeldi saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema Membangun Mekanisme Pemulihan dan Resiliensi Anak Korban Jaringan Kekerasan Ekstremisme di Sumatera Barat Tahun 2026 di Hotel Santika Padang, Rabu (16/9/2026).
“Ini tugas kita bersama. Bagaimana menghadirkan keluarga yang kondusif, dunia pendidikan yang menumbuhkan potensi, masyarakat yang mendukung, serta media yang tidak memberikan ruang bagi hal-hal merusak,” tegas Mahyeldi.
Urgennya sinergi ini didasari atas temuan screening di sejumlah SLTA se-Sumatera Barat, yang mencatat sekitar 21 persen responden pernah melakukan aksi kekerasan. Temuan ini menjadi peringatan dini agar potensi bahaya tidak mengakar hingga ke ranah radikalisme.
Forum ini mengintegrasikan Pemprov Sumbar, Polda Sumbar, Densus 88 Antiteror Polri, Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), serta Pemkab/Pemko untuk menyelaraskan pola penanganan.
Pengalaman Densus 88 dalam menangani jaringan ekstremisme diadopsi untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Ekstremisme Sumbar.
Data Satgaswil Sumbar mengidentifikasi 16 anak terafiliasi jaringan kekerasan ekstrem yang kini membutuhkan pemulihan psikologis dan pemenuhan hak tumbuh kembang.
Kapolda Sumbar, Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, menekankan pentingnya pendekatan humanis dan terpadu.
Menurutnya, respons cepat yang dilakukan kurang dari satu minggu pasca-temuan terbukti efektif mengembalikan mental anak, bahkan memotivasi sebagian dari mereka untuk bercita-cita menjadi anggota Polri.
Sementara itu, Direktur Eksekutif YPP, Khariroh Maknunah, memastikan pemulihan anak harus menjamin hak mereka untuk tetap belajar dan bersosialisasi secara aman.
FGD ini melibatkan sembilan daerah, yakni Kota Padang, Agam, Lima Puluh Kota, Kota Solok, Kabupaten Solok, Pasaman Barat, Pasaman, Dharmasraya, dan Kepulauan Mentawai. Kolaborasi YPP dan Densus 88 diproyeksikan untuk memperkuat mekanisme rujukan serta tim terpadu hingga ke tingkat kabupaten/kota. (**)
Tinggalkan Balasan