AGAM, NUSATIME.ID – Rencana pembangunan Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi diminta tidak hanya mengedepankan persoalan teknis pembangunan dan pembebasan lahan.
Pemerintah juga perlu memastikan komunikasi dengan masyarakat adat dilakukan secara menyeluruh agar polemik terkait trase tidak kembali muncul.
Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Edityawarman, mengatakan sosialisasi menjadi bagian penting sebelum pembangunan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Menurutnya, penjelasan mengenai rencana jalan tol harus diberikan hingga ke tingkat nagari dan jorong. Hal tersebut dinilai penting karena setiap wilayah memiliki kondisi sosial, kepentingan masyarakat, serta persoalan tanah ulayat yang berbeda.
Ia menyebut penyampaian trase hanya melalui gambar atau peta berpotensi menimbulkan pemahaman berbeda di tengah masyarakat apabila tidak disertai penjelasan yang detail.
Karena itu, pemerintah bersama pihak terkait diminta menjelaskan secara terbuka mengenai jalur yang akan dilalui, dampak pembangunan, akses masyarakat, serta rencana jalan penghubung yang berkaitan dengan exit tol.
“Yang penting itu sosialisasinya sampai ke bawah. Jangan hanya di tingkat kecamatan atau kabupaten, tetapi sampai ke nagari dan jorong. Masyarakat harus tahu persis bagaimana trase ini dan apa dampaknya,” kata Edityawarman.
Selain sosialisasi, Edityawarman juga meminta ninik mamak dilibatkan sejak awal proses pembahasan. Keterlibatan tersebut diperlukan agar persoalan tanah ulayat maupun kepentingan masyarakat adat dapat dibicarakan sebelum memasuki tahap pembebasan lahan.
Ia menilai perubahan rencana trase Tol Sicincin-Bukittinggi sebelumnya dapat menjadi pembelajaran. Trase awal yang direncanakan melintasi kawasan Kubang Putiah mendapat penolakan karena masyarakat menilai jalur tersebut berpotensi berdampak terhadap permukiman, tanah ulayat dan kawasan adat.
Pemerintah kemudian menyiapkan alternatif trase yang tidak lagi melewati Kubang Putiah. Dalam rencana terbaru, akses tol diarahkan menuju kawasan Pasar Amor dan kemudian diteruskan melalui jalur bypass menuju Simpang Taluak hingga terhubung dengan jaringan jalan menuju kawasan Bukittinggi.
Pembahasan mengenai rencana tersebut telah dilakukan bersama pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Sungai Pua serta Banuhampu. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menjelaskan trase baru sekaligus menampung aspirasi masyarakat di wilayah yang terdampak.
Edityawarman menilai perubahan trase menunjukkan masih adanya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Namun, menurutnya, pola komunikasi tersebut perlu dipertahankan dalam setiap tahapan pembangunan berikutnya.
Ia mengingatkan agar pembangunan jalan tol tidak hanya dipandang sebagai proyek infrastruktur. Kondisi sosial dan adat masyarakat Minangkabau juga perlu menjadi perhatian dalam proses pelaksanaannya.
“Kalau masyarakat diberikan pemahaman yang jelas dan ninik mamak dilibatkan sejak awal, persoalan bisa dibicarakan bersama. Jangan sampai masyarakat baru mengetahui ketika keputusan sudah dibuat,” ujarnya.
Ia berharap komunikasi yang dilakukan sejak awal dapat mencegah munculnya penolakan baru di wilayah lain yang masuk dalam rencana pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi.
Sebelumnya, Pemkab Agam, Pemprov Sumbar dan PT Hutama Karya telah membahas alternatif jalur dari Pasar Amor menuju Simpang Taluak. Jalur tersebut diproyeksikan memiliki panjang sekitar 6 hingga 6,5 kilometer dan difungsikan sebagai akses atau bypass, bukan bagian dari jalan tol utama.
Perubahan tersebut dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi dampak sosial dari rencana trase sebelumnya. Pemerintah juga terus mendorong komunikasi dengan masyarakat dan ninik mamak sebagai bagian dari proses pembangunan.
Dengan demikian, selain kesiapan teknis dan persoalan pembebasan lahan, pelibatan masyarakat adat serta penyampaian informasi mengenai trase menjadi bagian penting dalam kelanjutan pembangunan Tol Sicincin-Bukittinggi.
Tinggalkan Balasan