JAKARTA – Rencana penurunan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 mulai menjadi perhatian publik. Setelah Badan Anggaran (Banggar) DPR memperkirakan kebutuhan dana program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu turun menjadi sekitar Rp174 triliun, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari akhirnya memberikan tanggapan.
Namun, Agustina belum bersedia membahas lebih jauh soal besaran anggaran MBG tahun depan. Ia memilih fokus pada agenda pertemuan BGN dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026).
“Soal itu nanti dulu ya, nanti dulu ya, karena agenda kita hari ini kan mengenai dengan KPK ya,” ujar Agustina usai menghadiri audiensi tersebut.
Menurut Agustina, kehadiran BGN di KPK bertujuan menindaklanjuti kajian yang sebelumnya telah disampaikan lembaga antirasuah terkait tata kelola program MBG.
“Sekarang mau agenda kita hari ini adalah bagaimana kami menindaklanjuti kajian yang sudah disampaikan oleh KPK,” tuturnya.
Ia menegaskan pembahasan mengenai kebutuhan anggaran program MBG akan disampaikan pada waktu yang tepat.
“Jadi soal yang anggaran dan sebagainya nanti biar momennya itu pas lah gitu,” kata Agustina.
Sebelumnya, Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyatakan anggaran MBG dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 diperkirakan mengalami penurunan dibandingkan alokasi saat ini.
“Kalau MBG, pasti turun,” kata Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Menurut Said, proyeksi tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan jumlah penerima manfaat program.
“Kita ingin melihat dulu dari 27.000 titik SPPG, seharusnya itu kan 21.000 kebutuhannya. Oke, satu. Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita,” ujarnya.
Said memperkirakan kebutuhan anggaran MBG pada 2027 tidak akan melebihi Rp174 triliun. Perhitungan itu juga memperhitungkan dukungan anggaran kesehatan yang berada di luar pos pendidikan, termasuk program penanganan stunting dan pemenuhan gizi bagi ibu hamil.
“Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun,” katanya.
Saat ditanya mengenai besaran penurunan dibandingkan alokasi sebelumnya, Said membandingkannya dengan angka yang selama ini menjadi acuan publik.
“Kalau dari Rp268 triliun ke Rp174 triliun ya tinggilah,” ujarnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa angka tersebut masih berupa estimasi dan belum menjadi keputusan final. Pembahasan resmi RAPBN 2027 masih akan dilakukan bersama pemerintah sebelum pengesahan APBN.
“Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sendiri palunya juga enggak laku. Masa Banggar sendiri yang ketok? Kan harus sama pemerintah,” katanya.
Said juga memastikan bahwa penurunan anggaran tidak akan mengurangi kualitas pelaksanaan program MBG. Menurutnya, fokus utama pemerintah dan DPR tetap pada kualitas layanan serta tata kelola program.
“BGN itu, ah, MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun, ‘Lah, kok turun?’ Bukan. Tapi yang penting menjaga kualitas. Nah, yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga,” pungkas Said. (fix)
Tinggalkan Balasan