Padang-Pemerintah Kota Padang mempercepat langkah rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi dengan mengonsolidasikan program bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra V Padang. Upaya ini menjadi bagian penting dari strategi pengurangan risiko banjir jangka panjang, menyusul tingginya ancaman bencana yang terus membayangi sejumlah kawasan di Kota Padang.
Langkah percepatan tersebut dibahas dalam rapat strategis yang dipimpin langsung Wali Kota Padang Fadly Amran di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota, Senin (29/6/2026).
Rapat itu memfokuskan pembahasan pada percepatan penanganan pascabanjir secara komprehensif, mulai dari penyelesaian pembebasan lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, hingga percepatan revisi tata ruang sebagai instrumen mitigasi jangka panjang.
Wali Kota Fadly Amran menegaskan bahwa rehab-rekon bukan sekadar pemulihan pascabencana, tetapi investasi besar untuk keselamatan masyarakat dan ketahanan kota terhadap ancaman bencana di masa depan.
“Pelaksanaan rehab-rekon ini menjadi tanggung jawab bersama. Saya meminta seluruh pihak memastikan pekerjaan BWS berjalan lancar dan selesai tepat waktu, sebab ini menyangkut keselamatan masyarakat,” tegas Fadly.
Ia mengaku telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, camat, hingga lurah untuk bergerak cepat memastikan seluruh dokumen administratif dan kebutuhan lapangan tuntas sebelum proyek fisik dimulai.
Fadly juga menegaskan kesiapan Pemko Padang dalam menyelesaikan persoalan lahan, yang selama ini menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan proyek pengendalian banjir. Bahkan, opsi relokasi warga di kawasan rawan bencana disiapkan apabila diperlukan untuk mengurangi risiko korban di masa mendatang.
Selain fokus pada infrastruktur, Pemko Padang juga memperkuat pendekatan regulatif dengan mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pembangunan ke depan lebih adaptif terhadap ancaman hidrometeorologi.
“Kita juga akan mempercepat revisi RTRW sebagai dasar penataan kawasan rawan bencana,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BWS Sumatra V Padang Reski Wahyudi mengungkapkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan anggaran APBN sebesar Rp1,1 triliun untuk mendukung pemulihan infrastruktur dan penguatan sistem pengendalian banjir di Kota Padang.
Anggaran tersebut akan difokuskan pada rehabilitasi Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago, serta penanganan titik-titik kritis di sejumlah aliran sungai yang selama ini menjadi pemicu banjir.
Pekerjaan teknis meliputi pembangunan dinding penahan tanah, perkuatan tebing, hingga pembangunan check dam untuk mengendalikan sedimentasi di sepanjang aliran Batang Kuranji dan Air Dingin.
Menurut Reski, kesiapan anggaran dan desain teknis sudah tersedia, namun percepatan pembebasan lahan menjadi faktor penentu agar target pekerjaan fisik yang dijadwalkan mulai Agustus 2026 dapat berjalan sesuai rencana.
“Kami siap melaksanakan rehab-rekon, tetapi pengendalian banjir tidak akan tuntas tanpa penyelesaian lahan. Kami berharap Pemko Padang dapat mempercepat prosesnya agar target pelaksanaan mulai Agustus dapat terealisasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh proyek ditargetkan rampung dalam waktu tiga tahun sebagai bagian dari penguatan sistem ketahanan Kota Padang terhadap ancaman banjir dan sedimentasi yang terus meningkat.
Dengan dukungan anggaran besar dari pemerintah pusat serta percepatan koordinasi lintas sektor, Pemko Padang menargetkan program rehab-rekon ini tidak hanya memulihkan dampak bencana, tetapi juga membangun sistem pengendalian banjir yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan