PADANG – Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Media Online Nusantara (DPN ASANTARA) menegaskan komitmennya untuk mengambil peran strategis dalam mengawal kualitas pelayanan publik dan memperkuat fungsi kontrol sosial pers terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Dialog Publik ASANTARA bertajuk “Meneropong Kualitas Pelayanan Publik Institusi Pemerintah di Sumatera Barat”, Rabu (15/7/2026), pukul 15.00 WIB hingga selesai, di Hotel Rangkayo Basa, Padang.
Dialog Publik tersebut menghadirkan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, Adel Wahidi, sebagai narasumber utama dan diikuti jajaran Pengurus DPN ASANTARA.
Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda strategis DPN ASANTARA dalam membangun tradisi intelektual sekaligus meningkatkan kapasitas dan wawasan insan pers, khususnya terkait penyelenggaraan pelayanan publik, potensi maladministrasi, efektivitas pengawasan, serta peran media dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ketua Umum DPN ASANTARA, Drs. H. Marlis, MM, C.Med, menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, adil, profesional, dan bebas dari berbagai bentuk maladministrasi.
“Pelayanan publik bukanlah hadiah pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik adalah kewajiban negara sekaligus hak masyarakat. Karena itu, ketika masyarakat masih dipersulit oleh birokrasi yang berbelit-belit, pelayanan lambat, tidak transparan, diskriminatif, atau bahkan terindikasi maladministrasi, media tidak boleh hanya menjadi penonton,” tegas Marlis.
Pers Harus Berani Mengawal Kepentingan Publik
Marlis mengatakan, pers memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang sangat besar dalam mengawal jalannya pemerintahan dan memastikan masyarakat mendapatkan hak-haknya dalam pelayanan publik.
Menurutnya, media tidak boleh kehilangan fungsi strategisnya sebagai salah satu kekuatan kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi.
Namun, fungsi kontrol tersebut harus dijalankan secara profesional, objektif, independen, berimbang, serta berdasarkan data dan fakta.
“ASANTARA ingin membangun karakter insan pers yang kritis, tetapi tetap profesional. Berani melakukan kontrol, tetapi berdasarkan fakta. Tajam dalam pemberitaan, tetapi tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik,” ujarnya.
Menurut Marlis, kehadiran Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dalam Dialog Publik ASANTARA memiliki arti penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada insan media mengenai kondisi aktual pelayanan publik di Sumatera Barat.
Dialog tersebut diharapkan dapat membedah secara terbuka dan objektif berbagai persoalan pelayanan publik, mulai dari kualitas pelayanan institusi pemerintah, bentuk-bentuk maladministrasi, mekanisme pengaduan masyarakat, efektivitas pengawasan, hingga langkah strategis dalam melakukan perbaikan pelayanan publik ke depan.
Media Jangan Terjebak Sensasi dan Viralitas
Marlis juga menyoroti perkembangan teknologi informasi dan media digital yang telah membawa perubahan besar terhadap wajah jurnalistik nasional.
Menurutnya, kecepatan penyampaian informasi harus tetap diimbangi dengan akurasi, profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab sosial.
“Media jangan hanya sibuk mengejar sensasi, viralitas, dan jumlah pembaca. Pers harus hadir memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Salah satunya memastikan suara, keluhan, dan hak masyarakat terhadap pelayanan publik mendapatkan ruang dan perhatian,” katanya.
Karena itu, DPN ASANTARA terus mendorong jajaran pengurus dan anggotanya untuk meningkatkan kualitas serta kapasitas jurnalistik, terutama dalam memahami regulasi, kebijakan publik, hukum, pemerintahan, dan berbagai isu strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
ASANTARA Bangun Tradisi Intelektual Insan Pers
Dialog Publik bersama Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat ini merupakan bagian dari upaya DPN ASANTARA dalam membangun tradisi diskusi intelektual secara berkelanjutan.
Sebelumnya, ASANTARA juga telah menggelar Diskusi Publik bersama mantan Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, H. Halius Hosen, yang membahas berbagai strategi dan prinsip dalam membangun organisasi yang kuat, berwibawa, dan dipercaya masyarakat.
Marlis menegaskan bahwa ASANTARA akan terus menghadirkan tokoh nasional, akademisi, praktisi, pejabat publik, penegak hukum, dan berbagai narasumber yang memiliki kompetensi serta kapasitas di bidangnya masing-masing.
“Kami ingin ASANTARA menjadi rumah besar insan media yang tidak hanya kuat secara organisasi, tetapi juga kuat secara intelektual. Pengurus dan anggota harus terus belajar, berdiskusi, meningkatkan kapasitas, serta memiliki keberanian menyuarakan kepentingan publik,” jelasnya.
Menurut Marlis, organisasi media yang besar dan berwibawa tidak cukup hanya dibangun dengan banyaknya jumlah anggota.
Organisasi yang kuat harus memiliki kepercayaan, komitmen, sistem, kebanggaan, kebersamaan, dan loyalitas.
“ASANTARA sedang membangun fondasi itu. Kami ingin tumbuh menjadi organisasi media yang profesional, independen, berintegritas, berwibawa, dan diperhitungkan secara nasional,” tegasnya.
Pers dan Ombudsman Harus Jadi Kekuatan Pengawal Pelayanan Publik
Melalui Dialog Publik tersebut, DPN ASANTARA juga berharap terbangunnya sinergi positif dan konstruktif antara insan pers dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat.
Sinergi tersebut dinilai penting karena pers dan Ombudsman memiliki titik temu yang sangat strategis, yakni sama-sama memperjuangkan kepentingan masyarakat dan mendorong terciptanya pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Pers melalui fungsi informasi, edukasi, dan kontrol sosial dapat menjadi jembatan bagi aspirasi, kritik, serta keluhan masyarakat. Sementara Ombudsman memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan penanganan dugaan maladministrasi.
“Ketika media bekerja secara profesional dan Ombudsman menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal, masyarakat akan mendapatkan manfaat yang besar. Tujuan akhirnya sama, yaitu menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, adil, transparan, profesional, dan bermartabat,” kata Marlis.
DPN ASANTARA berharap Dialog Publik tersebut dapat melahirkan berbagai pemikiran, rekomendasi, serta gagasan konstruktif untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik institusi pemerintah di Sumatera Barat.
“ASANTARA ingin hadir bukan sekadar sebagai organisasi media, tetapi sebagai kekuatan moral dan intelektual yang konsisten menjaga kepentingan publik. Kami akan berdiri bersama masyarakat, mengawal pelayanan publik, dan menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, independen, dan berintegritas,” pungkas Marlis.
DPN ASANTARA merupakan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Media Online Nusantara, organisasi yang menghimpun perusahaan dan insan media online dengan semangat membangun pers nasional yang profesional, independen, berintegritas, serta memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan masyarakat dan kehidupan demokrasi. (*/Marlis )
Tinggalkan Balasan