- Presiden Prabowo Subianto mengakui operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih masih memiliki kekurangan pada tahap awal, tetapi menegaskan komitmen pemerintah untuk menyempurnakannya menjadi tulang punggung distribusi nasional.
- Kopdes Merah Putih diproyeksikan menjadi rantai pasok terintegrasi dari pusat hingga desa yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung guna mencegah kelangkaan serta penimbunan barang pokok.
- Pemerintah menargetkan pemangkasan rantai distribusi melalui koperasi ini dapat menghemat hingga Rp313 triliun dengan menekan margin keuntungan perantara menjadi 5–10 persen demi kesejahteraan petani dan konsumen.
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara mengenai berbagai kritik yang diarahkan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Di hadapan para menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo mengakui program yang baru berjalan sekitar satu setengah bulan itu memang masih menghadapi banyak kekurangan.
Meski demikian, ia memastikan pemerintah akan terus menyempurnakan operasional Kopdes Merah Putih hingga menjadi tulang punggung rantai distribusi nasional dari pusat hingga ke desa.
“Tentunya baru satu setengah bulan beroperasi banyak kekurangan. Ada yang listriknya belum baik, ada yang airnya belum baik, ada yang belum dapat internet dan sebagainya,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipantau secara daring melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (20/7/2026).
Prabowo menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai fasilitas yang akan melengkapi operasional Kopdes Merah Putih. Nantinya, koperasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi, tetapi juga dilengkapi gudang, ruang pendingin (cold storage), truk pengangkut, apotek yang menyediakan obat generik murah, bengkel alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga menjadi penyalur berbagai barang bersubsidi.
Menurut Prabowo, keberadaan Kopdes Merah Putih akan menjadi tonggak baru dalam sistem distribusi nasional karena untuk pertama kalinya pemerintah memiliki jalur rantai pasok yang terhubung langsung hingga ke tingkat desa.
“Saudara-saudara, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, pemerintah akan punya jalur, akan punya suatu pegangan rantai pasok, supply chain, retail chain, dari pusat sampai ke desa, pertama kali dalam sejarah. Tidak bisa nanti ada barang langka, tidak bisa nanti ada menimbun barang di saat kritis, mau Idul Fitri barang langka, mau tahun baru barang langka,” katanya.
Prabowo mengungkapkan, gagasan awal pembentukan Kopdes Merah Putih sebenarnya bertujuan memutus ketergantungan petani terhadap rentenir. Namun, setelah dilakukan kajian lebih lanjut, pemerintah menemukan potensi penghematan yang jauh lebih besar melalui pemangkasan rantai distribusi.
Ia menilai selama ini hasil pertanian harus melewati terlalu banyak perantara sebelum sampai ke tangan konsumen. Akibatnya, keuntungan terbesar justru dinikmati para pelaku di tengah rantai distribusi, sementara petani dan masyarakat memperoleh bagian yang lebih kecil.
“Kalau kita lihat selama ini petani jual ke pengepul, pengepul ngumpul ke distributor, distributor ke sub distributor, sub distributor ke pedagang grosir, pedagang grosir ke pedagang retail, satu, dua, tiga, empat, lima, lima pihak baru ke konsumen. Ternyata setelah diriset oleh Menteri Pertanian, keuntungannya yang diambil oleh pihak penengah ini adalah 30 sampai 40%,” ujarnya.
Berdasarkan hasil perhitungan pemerintah, efisiensi dari pemangkasan rantai distribusi tersebut diperkirakan mencapai Rp313 triliun.
“Jadi (penghematan) diperhitungkan Rp313 triliun. Jadi yang dinikmati oleh petani hanya 30%, sepertiga, yang dinikmati oleh konsumen 30%, yang 40% dinikmati oleh middleman. Ya sulit untuk ada kemakmuran,” sambungnya.
Prabowo menegaskan, pemerintah menargetkan margin keuntungan Kopdes Merah Putih hanya berada di kisaran 5 hingga 10 persen. Dengan skema itu, keuntungan yang selama ini dinikmati para perantara diharapkan dapat lebih banyak dirasakan petani maupun masyarakat sebagai konsumen.
Ia optimistis perputaran uang di tingkat desa akan meningkat signifikan apabila rantai distribusi menjadi lebih efisien.
“Jadi kalau Rp1 beredar di masyarakat, kegiatan ekonomi yang ditimbulkan bisa 2, 3 sampai 4 kali lipat. Kalau minimal 2 kali berarti Rp600 triliun atau Rp500 triliun minimal akan beredar di rakyat kita di bawah. Kalau sampai 3 kali, 4 kali itu kita bisa bayangkan secara benar,” terangnya. (fix)
Tinggalkan Balasan