JAKARTA – Ratusan massa menggelar aksi damai di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2026). Mereka mendesak pemerintah segera melanjutkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), yang hingga kini dinilai belum berjalan optimal.
Dalam aksi tersebut, massa meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah dibangun di berbagai daerah 3T. Menurut mereka, ribuan dapur MBG sudah siap digunakan, tetapi belum juga difungsikan.
Ketua Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah 3T (APGI 3T), Herwil Junaidi Harefa, mengatakan kondisi tersebut membuat pengelola dapur harus terus menanggung biaya operasional meski belum menjalankan pelayanan.
“Sampai sekarang, dapur SPPG kami itu terbengkalai. Bahkan kami jaga, kami bayar internet, kami bayar listriknya,” kata Herwil saat berorasi.
Herwil menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 6.000 dapur MBG yang telah berdiri di berbagai wilayah 3T. Dari jumlah tersebut, sebanyak 645 dapur telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BGN.
Menurutnya, seluruh sarana dan prasarana pada ratusan dapur yang telah berkontrak juga sudah tersedia. Namun hingga kini operasional belum dimulai.
“Jangan dong kami menerima akibat daripada orang-orang lama yang kami tidak tahu sebenarnya juntrungannya di mana. Harusnya daerah-daerah tertinggal ini diutamakan, apalagi kami sudah banyak utang ini,” ujarnya.
Herwil menegaskan pembangunan dapur MBG di wilayah 3T tidak menggunakan dana APBN, melainkan berasal dari investasi swasta. Bahkan, kata dia, banyak investor yang membangun dapur dengan memanfaatkan pinjaman perbankan.
Akibat dapur tidak kunjung beroperasi selama sekitar delapan bulan, para investor kini menghadapi tekanan pembayaran utang.
“Sudah 8 bulan kami tidak berjalan. Kami ditagih-tagih oleh perbankan, kami ditagih oleh rentenir, kami ditagih karena kami belum bayar utang,” katanya.
Ia mengungkapkan, pembangunan satu dapur MBG di wilayah 3T membutuhkan investasi sekitar Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar. Dengan jumlah sekitar 6.000 dapur yang telah dibangun, nilai investasi yang telah dikeluarkan mencapai angka yang sangat besar.
Karena itu, APGI 3T meminta pemerintah memberikan kepastian. Jika memang program tidak dapat dijalankan dalam waktu dekat, mereka meminta investasi yang telah dikeluarkan dikembalikan.
“Bayangkan kalau dia 6.000 dapur. Berapa kerugian kami? Kami tidak menuntut banyak. Kalau memang ini sulit untuk negara, kembalikan saja dana kami, nggak usah kami melaksanakan ini lah, biar negara yang menjalankan,” ujar Herwil.
Meski demikian, ia menegaskan pihaknya belum berencana menempuh jalur hukum. APGI 3T masih berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui dialog dengan pemerintah dan Badan Gizi Nasional.
“Aksi damai yang saat ini berjalan adalah aksi damai di mana kami menuntut bahwa agar pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden, dan pimpinan BGN ini dapat mengakomodir apa yang menjadi tuntutan kami. Di mana Perpres 115 itu harus ditegakkan, itu harus dijalankan,” tegasnya.
Komisi IX DPR Minta BGN Segera Terbitkan SOP
Di hari yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh turut menyoroti belum beroperasinya sejumlah SPPG di wilayah 3T, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.
Menurutnya, Badan Gizi Nasional perlu segera menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan memperjelas payung hukum operasional SPPG agar fasilitas yang telah siap dapat segera dimanfaatkan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
“Pengelolaan dan reformasi di BGN memang harus dilakukan. Namun jangan sampai program ini menghambat hak anak-anak kita untuk mendapatkan Program Makan Bergizi Gratis,” ujar politisi PKB tersebut saat ditemui di SPPG Tanjung Hutan, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.
Nihayatul menjelaskan bahwa wilayah 3T memiliki karakteristik yang berbeda dibanding daerah lain sehingga membutuhkan aturan teknis yang lebih spesifik.
“Kita berharap untuk dapur di wilayah 3T ini segera ada SOP yang jelas, payung hukumnya juga jelas, sehingga tidak ada kendala lagi untuk segera beroperasi. Dengan begitu anak-anak kita bisa segera mendapatkan makan bergizi gratis,” tegasnya.
Ia berharap restrukturisasi yang tengah dilakukan di tubuh BGN dapat mempercepat penyusunan SOP, baik untuk SPPG secara umum maupun yang dikhususkan bagi wilayah 3T.
Menurutnya, masih banyak dapur MBG di daerah 3T yang sebenarnya telah siap beroperasi, tetapi belum dapat memberikan layanan karena belum adanya kepastian regulasi.
Karena itu, Komisi IX DPR RI akan berkoordinasi dengan BGN guna mendorong langkah-langkah strategis agar operasional SPPG di wilayah 3T segera terealisasi sehingga manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat segera dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak di daerah tertinggal. (fix)
Tinggalkan Balasan